Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata cara
Pengelolaan Kekayaan Desa
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang·undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 tahun 2006
Jenis Kekayaan Desa; Pengelolaan; Pejabat Pengelolaan Kekayaan Desa; Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan Dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Penyertaaan Modal Pemerintah Desa; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2007.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 29 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyewaan Tanah dan Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan dapat dipergunukan secara optimal berupa sewa sehingga dapat menambah/meningkatkan Pendapatan Daerah;
b. bahwa agar penyewaan tanah dan bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengatur besaran nilai sewanya supaya dapar berdaya guna, dan berhasil guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pernerintah Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan periimbangan dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati. Prenyewaan Tanah dan Bangunan Aset Pernerintah Kabupaten Jembrana.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.
1. Aset-aset Daerah dapat disewakan kepada masyarakat/ pengguna jasa:
2. Penyewaan kepada masyarakat/pengguna jasa sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan surat perjanjian sewa-menyewa/kontrak.
3. Apabila dalam tenggang waktu perjanjian/kontrak, tanah beserta bangunan yang dibebani perjanjian/kontrak tersebut diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana maka perjanjian/kontrak dapat dicabut atau dipindahkan ke lokasi lain tanpa mendapat ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2007.
Keputusan Bupati Jembrana Nomor 513 Tahun 2003 tentang Penyewaan Tanah dan Bangunan Aset Daerah milik Pemerintah Kabupaten Jembrana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 25 Tahun 2007
PERBUP Kab. Sleman No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sleman
STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA PEMEliHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2007/No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Suplemen Peraturan Bupati Rembang Nomor 038 Tahun 2006 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan adanya perubahan harga-harga barang dan masih banyaknya kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam Standardisasi Biaya Tahun 2007 yang ditetapkan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas jenis dan biaya satuan kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan dan harga barang/jasa dalam suplemen; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dipandang perlu melengkapi Peraturan Bupati Rembang Nomor 038 Tahun 2006 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2007, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 038 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2007.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007
JASA WARINTEK - TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD.2006/No.6 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan dan Pengelolaan Jasa Warintek pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya pengembangan jenis
pelayanan Penggunaan Jasa Warintek pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Banjarnegara, maka perlu diatur Tata Cara
Penggunaan dan Pengelolaan Jasa Warintek pada
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Banjarnegara;bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
1994;Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
1996;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
24 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang waktu pelayanan, tarif pelayanan, penggunaan hasil/jasa layanan warintek, pengelolaan warintek.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2006
KENDARAAN BERMOTOR DINAS RODA 2 (DUA) KEPALA DESA/KELURAHAN - PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.200G/No.7 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas Roda 2 (Dua) Kepala Desa/Kelurahan Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di Wilayah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam usaha meningkatkan tertib kerja serta
kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna
dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan
prasarana dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara;bahwa untuk tertib dalam penggunaan dan pemeliharaan
kendaraan bermotor dinas roda 2 (dua) untuk operasional
Kepala Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu
menetapkan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan
kendaraan bermotor dinas roda 2 (dua) Kepala Desa /
Kelurahan milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di
wilayah Kabupaten Banjarnegara;bahwa guna maksud tersebut di atas, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
1996;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang
Pemakaian Kendaraan Dinas Bermotor Milik
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tanggal 14 Juni
1974 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banjarnegara Tahun 1977 Nomor 22 Seri B);
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggunaan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2006.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
