Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.482 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/8/PBI/2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BI No. 8/8/PBI/2006 tentang Pencabutan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 Tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/16/PBI/2003 Tanggal 28 Agustus 2003 Beserta Peraturan Pelaksanaannya

Diubah dengan

Peraturan BI No. 5/16/PBI/2003 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro
Peraturan BI No. 3/16/PBI/2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro

Mengubah

Peraturan BI No. 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro

Download file:

Peraturan BI No. 3-8-PBI-2001.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Mengubah

Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Download file:

Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2020.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 2/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Download file:

Peraturan OJK Nomor 34 Tahun 2020.pdf

Kebijakan - Bank - Perkreditan - Rakyat - Pembiayaan - Rakyat - Syariah - Dampak - Penyebaran - Corona - Virus - Disease - 2019

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 34/POJK.03/2020, LN.2020/NO.139, TLN NO.6520, ojk.go.id : 11 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

Untuk mendorong optimalisasi kinerja industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, perlu diambil kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 21 Tahun 2008; dan UU Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja industri BPR dan BPRS agar tetap mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, yaitu melalui pemberian kebijakan terhadap pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan/atau penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Download file:

Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2020.pdf

Perintah Tertulis - Penanganan - Permasalahan - Bank

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 18/POJK.03/2020, LN.2020/NO.106, TLN NO.6493, ojk.go.id : 11 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank.
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai OJK yang berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. Perintah Tertulis tersebut diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Download file:

Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020.pdf

Stimulus - Perekonomian - Nasional - Kebijakan - Countercyclical - Dampak - Penyebaran - Corona - Virus - Disease - 2019

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 11/POJK.03/2020, LN.2020/NO.76, TLN NO.6480, OJK.GO.ID : 11 HLM.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

Perkembangan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998; UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai kebijakan bagi bank yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari: 1) kebijakan penetapan kualitas aset; dan 2) kebijakan strukturisasi kredit atau pembiayaan. Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur UMKM berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Abstrak

Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 58/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Download file:

Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2020.pdf

Kebijakan - Countercyclical - Dampak - Penyebaran - Corona - virus - Disease - 2019 - Lembaga - Jasa - Keuangan - Nonbank

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 14/POJK.05/2020, LN.2020/NO.102, TLN NO.6489, ojk.go.id : 24 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

ABSTRAK:

Untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB).
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; dan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai kebijakan LJKNB yang meliputi 7 aspek, yaitu: 1) batas waktu penyampaian laporan berkala; 2) pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; 3) penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan; 4) perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; 5) perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti; 6) pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan 7) kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Penerapan kebijakan dimaksud, dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan OJK No. 2/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 19 /POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Download file:

pojk 16-2014.pdf

pojk 16-2014_ penjelasan.pdf

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan

Abstrak

Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Download file:

Peraturan LPS Nomor 3 Tahun 2020.pdf

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional 2017-2019

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BSN No. 11 Tahun 2020 tentang Pencabutan 5 (Lima) Peraturan Badan Standardisasi Nasional

Download file:

Perka BSN 1 Tahun 2017.pdf

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberian Saran Dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Berakibat Dengan Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Abstrak

Kebijakan Pemerintah Monopoli dan Persaingan Usaha

Download file:

PerKPPU No 4 Tahun 2023.pdf

kebijakan-pemerintah-persainganusaha-monopoli

2023

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha NO. 4, BN.2023 (294)/ 11 hlm

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pemberian Saran Dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Berakibat Dengan Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
UU nomor 5 Tahun 1999 dan Kepres Nomor 75 Tahun 1999.
Peraturan Komisi ini mengatur tentang ketentuan umum, sumber saran dan pertimbangan, tata cara pengajuan saran dan pertimbangan, penyusunan saran dan pertimbangan, pemberian saran dan pertimbangan, pemantauan saran dan pertimbangan, penggunaan DPKPU secara mandiri dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.