Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 26, maka perlu diatur
petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006;
Peraturan walikota (perwali) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 26 tahun 2006 tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2007.
13 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Penetapan dan Pengesahan Dokumen Kajian Lingkungan
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Perda No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum dan dalam rangka mewujudkan mekanisme serta prosedur standar dalam tata laksana pelayanan umum yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan guna mendorong efektivitas sistem dan tumbuhnya kreatifitas, prakarsa da peran serta masyarakat, perlu dilaksanakan kegiatan terpadu yang sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, terjangkau dan tidak diskriminatif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memberikan pedoman yang jelas guna penetapan dan pengesahan dokumen kajian lingkungan sebagaimana diatur dengan Perda No. 14 Tahun 2004, perlu meninjau dan menyempurnakan Perwali No. 36 Tahun 2005 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Penetapan dan Pengesahan Dokumen Kajian Lingkungan. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005; PP NO. 27 Tahun 1999; Perda No. 22 Tahun 2000; Perda No. 3 Tahun 2001; Perda No. 14 Tahun 2004.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penetapan dan pengesahan, persyaratan, ketentuan retribusi, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2007.
Mencabut Perwali No. 36 Tahun 2005 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Penetapan dan Pengesahan Dokumen Kajian Lingkungan
9 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 34 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Periode Tahun 2004 - 2009 Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kota Magelang sampai saat ini belum
dapat menyediakan rumah jabatan bagi Wakil Ketua DPRD
dan Rumah Dlnas bag! Anggota DPRD Kota Magelang
periode Tahun 2004-2009; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan
Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakllan
Rakyat Daerah Kota Magelang Periode Tahun 2004-2009
Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2006; Perda Kota Magelang No 1 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Besarnya tunjangan perumahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 33 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang Tahun 2007-2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan
reformasi perlu adanya transparansi dan akuntabilitas,
sebagaimana diamanatkan . dalam lnstruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, maka Pemerintah Kota
Magelang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kata Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Magelang tentang Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang
Tahun 2007-2010;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang Tahun 2007-2010 secara keseluruhan terdiri dari Pencegahan, Penindakan dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
31 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintahl Nomor ·54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2007.
54 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 32 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengeluaran - Pengeluaran untuk Belanja yang Bersifat Tetap Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 masih dalam proses
pembahasan bersama Pemerintah Kota Magelang dan DPRD Kota Magelang,
sehingga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 belum ditetapkan, maka
perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang sebagai dasar untuk
pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tetap mendahului penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pengeluaran-pengeluaran untuk belanja yang bersifat tetap mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan besaran kebutuhan dana setiap bulannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengguliran Dana Pengembalian Pinjaman Alat Tangkap Ikan (JARING MILENIUM) Kepada Nelayan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Kelancaran Pengguliran Dana Pengembalian
Pinjaman Alat Tangkap lkan ( Jaring Milenium ) kepada nelayan agar
berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur pelaksanaannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota ;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 1 Tahun 2006;
Peratran Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jangka waktu dan beban bunga, persyaratan , prosedur dan bentuk pengguliran dana, kewajiban peminjam, pengembalian pinjaman.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2007.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa agar pengadaan barang/jasa Pemerintah
Kota Magelang yang dibiayai darl Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat
dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan
prisip persaingan sehat, transparan, terbuka dan
perlakuan yang adll bagl semua pihak, sehlngga
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari
segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi
kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan
masyarakat, dipandang perlu ditetapkan Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kota Magelang; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Wallkota
Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Un~ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Magelang diblayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2007.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
