Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 251.908 peraturan dalam 1,629 detik

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cata Pemberhentian Hakim Konstitusi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Download file:

pmk 4 2012.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cata Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman Protokoler

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan MK No. 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Mencabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah

Download file:

pmk 3 2012.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Persidangan Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan MK No. 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi

Download file:

pmk 2 2012.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Produk Hukum Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

pmk 1 2012.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 Tahun 2003

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

PMK Nomor 1 tahun 2003.pdf

pemilihan ketua dan wakil ketua - mahkamah konstitusi

2003

Peraturan Mahkamah Konstitusi NO. 01/PMK/2003, mkri.id; 4 hlm

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

ABSTRAK:

Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi perlu diatur tata cara pemilihannya.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24 dan 24C; dan UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (5).
Putusan rapat diusahakan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai aklamasi, putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dalam hal putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, Ketua dan Wakil Ketua terpilih sekurang-kurangnya harus mendapat dukungan lebih dari setengah anggota yang hadir.

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran file: 6 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 6)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Hakim Konstitusi

Abstrak

Standar/Pedoman Kode Etik

Download file:

PMK Nomor 2 Tahun 2003.pdf

kode etik - pedoman perilaku - hakim konstitusi

2003

Peraturan Mahkamah Konstitusi NO. 02/PMK/2003, mkri.id; 5 hlm

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Hakim Konstitusi

ABSTRAK:

Untuk menjaga kehormatan dan martabat Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya perlu ditetapkan kode etik dan pedoman tingkah laku.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (5) dan UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 15, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan Pasal 24.
Kode Etik Hakim Konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Konstitusi. Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi adalah penjabaran dari Kode Etik Hakim Konstitusi yang menjadi pedoman bagi Hakim Konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya, maupun dalam pergaulannya di masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2003.
Lampiran file: 5 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Tata Tertib Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

PMK Nomor 3 Tahun 2003.pdf

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Tata Cara Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan_Komisi_Yudisial_Nomor_4_Tahun_2024.pdf

TATA CARA - KERJA SAMA - HUBUNGAN - ANTAR LEMBAGA - KOMISI YUDISIAL

2024

Peraturan Komisi Yudisial NO. 4, BN 2024 (189); 10 hlm

Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial

ABSTRAK:

untuk menciptakan perspektif kerja sama yang fokus pada substansi kolaborasi, Komisi Yudisial perlu mengikuti perkembangan transformasi manajemen sektor publik agar mampu merespon kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011; Perpres Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur mengenai Kerja Sama dan Hubungan antar Lembaga terdiri atas: a. pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial; b. pertukaran data dan/atau informasi; c. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia; d. pemanfaatan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia; e. sosialisasi pelaksanaan wewenang dan tugas; dan/atau f. kegiatan lain yang disepakati oleh Komisi Yudisial dengan Mitra.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
10 hlm

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pemantauan Perilaku Hakim

Abstrak

Download file:

Peraturan_Komisi_Yudisial_Nomor_3_Tahun_2024.pdf

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan KY No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia

Download file:

Peraturan_Komisi_Yudisial_Nomor_2_Tahun_2024.pdf

PENCABUTAN - PEDOMAN - TATA CARA - KERJA SAMA - ANTAR LEMBAGA - KOMISI YUDISIAL

2024

Peraturan Komisi Yudisial NO. 2, https://jdih.komisiyudisial.go.id/

Peraturan Komisi Yudisial tentang Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sarna Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah tidak relevan dan tidak dapat mengakomodir kebutuhan organisasi mengenai tata cara kerja sarna antar Lernbaga di Komisi Yudisial sehingga perlu dicabut;
Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 24B UUD 1945; UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan ini mencabut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sarna Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sarna Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.