Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 251.908 peraturan dalam 1,558 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perma Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Prosedur Mediasi di Pengadilan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Download file:

Perma Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Perma No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Mencabut

Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06.PR.07.02 Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02 Tahun 1999 tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Download file:

PerMA_07_2015.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perma Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perma No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Download file:

Perma Nomor 5 Tahun 2015.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman

Download file:

Perma Nomor 4 Tahun 2015.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perma Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Download file:

Perma Nomor 2 Tahun 2015.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perma Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/PB/MA Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Abstrak

Narkotika

Download file:

Peraturan MA Nomor 01-PB-MA-III Tahun 2014.pdf

Narkotika - korban penyalahgunaan narkotika - lembaga rehabilitasi

2014

Peraturan Mahkamah Agung NO. 1/PB/MA, BN 2014 (465): 13 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Mahkamah Agung tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

ABSTRAK:

Bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 12 Tahun 1995; UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 16 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 35 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 48 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2012: Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun `1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2012; dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2016.
Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2014.
Lampiran file: 14 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 14)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT