LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - TUGAS DAN FUNGSI
2008
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD.2008/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pekalongan, agar berdaya guna dan berhasil guna,
maka perlu menjabarkan tugas dan fungsi Lembaga
Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam
Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan ketahanan pangan, kantor kepegawaian daerah, kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, kantor lingkungan hidup, kantor perpustakaan dan arsip daerah, satuan polisi pamong praja, tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2008.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2005 dicabut.
87 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2008
TUGAS - POKOK - FUNGSI - DAN - URAIAN - TUGAS - UNIT - BADAN - PELAYANAN - PERIJINAN - TERPADU
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 34, BD Tahun 2008 No. 218
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Unit Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas unit badan pelayanan perijinan terpadu.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 24 Tahun 2008; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 20 tahun 2008; Kepmenpan No. Kep/61/M.PAN/6/2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit badan pelayanan perijinan terpadu yang meliputi ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2008.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.
11 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 33 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwo dolarn rangka menunpang Kokancaran pelaksanean tugas Galan
Kesatuan Bangsa Ian Pethrelungan Masyarakat Kota Elaraarbaru sohingga
dapal berdaye guru Ian bothas11 g,na secara maksomai, diPandang bode
adanya ages Peke*. kelgsr Can tats Sena
tanwa bordeserkan pertimbangan sebegamana dimaksud hand a *Was
panto catetapkan dengan Peraturan WeAmota
Undang-Undang Nomor 9 Taaun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; UndangUndang Nomor 10 Tabun 2004; Unclang•Undang Notary 32 Tabun 2001; Peraturan Per enntah Nomor 38 Tatum 2007; Peraturan Pemonntan Nomor 41 Tabun 2007; Peraturan Menton Dalam Negen Manor 57 Tahun2008; Perak/ran Daman Kota Bartrarban: Nomor 2 Tabun 2006; Peraturen Daerah Kota Barharbanr Nomor 12 Tanun 2006
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas dan Fungsi; Tugas Pokok dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (ABRAM Kota Banjarbaru); Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2008
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - TUGAS DAN FUNGSI
2008
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2008/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, agar
berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu
menjabarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Staf
Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan
dalam Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sekretariat daerah, asisten pemerintahan, bagian tata pemerintahan, bagian hukum, bagian hubungan masyarakat dan protokol, asisten ekonomi, pembangunan dan kesejahateraan rakyat, bagian perekonomian, bagian administrasi pembangunan, bagian kesejahteraan rakyat, asisten administrasi, bagian organisasi, bagian pengelolaan data elektronik, bagian umum dan keuangan, staf ahli, sekretariat DPRD, tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2008.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2004 dicabut.
55 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 31 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Inspektorat Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil
guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan
tata kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Fungsi; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah; Tata Kerja; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 31 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD.2008/No. 30 Seri D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai, maka perlu disusun lebih lanjut penjabaran tentang tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Dinas dalam melaksanakan kewenangan bidang pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 37 (tiga puluh tujuh) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2008.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 30 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pernecanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
oanwa oalam rangka menuniang kelancaran peaksanaan tugas Badan
Perercanaan Daafah dan Penananan Modal Kota Banjarooru sonegga
dapai berdaya gunn dan berries. giwna secara moksimre dipandang penu
adanya tugas pokok, fungsi don tats kena; oahwa berdasackan pertmbergan seoagamana dirnaksud hUfla a diatas
°Oki atelapkan dengan Poraluran Acta;
Undarg-Undang Nomor 9 Tabun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; undangiunderg Horror 10 Tabun 2004; Undang-Undang NOMOr 32 Tahun 2004; Paestum Portal Nomor 38 Tabun 2007; Peratran Parnatintah Nomor 41 Tabun 2007; Parahymn Menton Dean Negen Nomor 57 Tahun2008; Peraturan Daeran Kota Banjarbaru Nomor 2 ration 2008; Peraturan Daorah Kota Banterbaru Nomor 12 Tabun 2008.
Peraturan walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Fungsi; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru; Tata Kerja; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 29 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bona aalam rangka menuniang kelancaren polaksanaan has Seal Ale
VYolikotakota Banianseru Winona aapal paydays guns den berhasil guns
Sagan; rnaksimal aipancsang penu adonya logaS crakerk, fungal clan tata
kere Slat Ahk /*Acta; bahwa bordasanan pecumbangan setragapmana dunaksud Fluluf a orates
patio dslarapken dengan Peratuern `.1
electe;
Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1999; Lind/alaikindling Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Honor 10 Tahun 2904; Undang-Undang Honor 32 Tatum 2004; Undang.Unclang NOTOf 33 Tanun 2004; Peraturan Ptianntan NOM( 38 rallun 2007; Peraturan Pemennlah Nom, 41 Tahun 2007; Nitraturan Marten Datum Negen Nornor 57 Tatem2008; Peraturan Daman Kota Balkan:raw Nana 2 Tabun 2008; Pereturen Darman Kota Baniartam Nomor 10 Tabun 2008.
Peraturan walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Staff Ahli Walikota Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Fungsi; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Staff Ahli Walikota; Tata Kerja; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 84 Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan
sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera
menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, eraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, eraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
20 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka
perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 , Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
26 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
