Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.381 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Spesifikasi Teknis Kandang Transpor dan Kandang Transit Satwa Liar

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

P.20-2019 KANDANG SATWA LIAR.pdf

Spesifikasi Teknis - Kandang Transpor - Kandang Transit Satwa Liar - KEMENTERIAN LHK

2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 20, BN. 2019/ 521 (59 hlm)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Spesifikasi Teknis Kandang Transpor dan Kandang Transit Satwa Liar

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan satwa liar dalam pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman perlu adanya kandang transpor dan kandang transit yang memenuhi prinsip etika dan kesejahteraan satwa liar;
UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2013; PP No. 7 Tahun 1999; PP No. 8 Tahun 1999; Perpres No. 16 Tahun 2015; Permen LHK No. P.18/MenLHK-II/2015 ; Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
Spesifikasi teknis Kandang Transpor dan Kandang Transit satwa liar meliputi: a. prinsip dasar dan prinsip teknis; b. kriteria dan persyaratan teknis Kandang Transpor Satwa Liar; dan c. kriteria dan persyaratan teknis Kandang Transit Satwa Liar

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019.
59

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenkes No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Download file:

Permenkes Nomor 26 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Permenkes Nomor 44 Tahun 2014.pdf

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/847/2021

Digitalisasi Dokumen Kesehatan bagi Pengguna Transportasi Udara yang Terintegrasi dengan Aplikasi PeduliLindungi

Abstrak

Kesehatan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara COVID-19 / Corona

Download file:

SE Menkes 847-2021.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut

Permenko Perekonomian No. 3 Tahun 2015 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan

Download file:

Peraturan Kemenko Perekon...mor 1 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan

Mencabut

Permenko Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan (Kampung Bandan-Lebak Bulus)

Download file:

Peraturan Kemenko Perekon...mor 3 Tahun 2015.pdf

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi dalam Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perka BMKG Nomor 3 Tahun 2019.PDF

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2018

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan

Mencabut

Perka LAN No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2017

Download file:

Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Badan Keamanan Laut

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut

Prosedur Tetap Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor: Protap-005/Kepala/IX/ 2015 tentang Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Badan Keamanan Laut

Download file:

Perkabakamla 05 2016.pdf

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Indeks Keamanan Laut Nasional

Abstrak

Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Peraturan Bakamla No 2 Tahun 2023.pdf

LINGKUNGAN HIDUP - PERTAHANAN DAN KEAMANAN - MILITER

2023

Peraturan Badan Keamanan Laut NO. 2, BN 2023 (1037): 13 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Indeks Keamanan Laut Nasional

ABSTRAK:

Mengukur kondisi keamanan laut nasional, diperlukan suatu indeks keamanan laut nasional yang menggambarkan tingkat keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Indeks keamanan laut nasional menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk indikator dalam perencanaan dan evaluasi program kerja Badan Keamanan Laut, instansi terkait, dan instansi teknis di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kebijakan mengenai penyelenggaraan pengukuran indeks keamanan laut nasional belum ada pengaturannya sehingga perlu diatur.
Dasar Hukum Peraturan Badan Keamanan Laut ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2014, PP Nomor 13 Tahun 2022, Perpres Nomor 178 Tahun 2014, Perpres Nomor 59 Tahun 2023 dan Peraturan Bakamla Nomor 17 Tahun 2021.
Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN), Komponen Pengukuran IKLN, Penyelenggaraan Pengukuran IKLN, Monitoring dan Evaluasi Pengukuran IKLN dan Pendanaan penyelenggaraan pengukuran IKLN.

CATATAN:

Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Tata cara pengukuran dan penyusunan IKLN ditetapkan oleh Kepala Badan
13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Surat Edaran Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.