Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Pendapatan dan Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa penerimaan jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi Tahun 2015 yang masuk ke kas pendapatan Badan Layanan Umum daerah 2016 Ketentuan pemanfaatannya belum diatur dalam peraturan bupati Nomor 26 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Pendapatan Dan Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Pendapatan dan Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Batang Nomor 25 Tahun 2015; Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VIIA, serta ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2016.
Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2016 diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 37 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Umum Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada pengaturan tarif pelayanan kesehatan kelas III, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum RumahSakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.29 Tahun 2004, UU No.36 |Tahun 2009, UUU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permenkes No.12 Tahun 2013, Permenkes No.59 Tahun 2014, Perbup No.36 Tahun 2007;
Dalam Perbup ini diatur tentang perubahan pasal 34, pasal 35 Peraturan Bupati nomor 23 Tahun 2016 tentangtarif layanan pada Badan layanan umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2016
PERBUP Kab. Banyumas No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah
NON PNS - PENGADAAN,. PENGANGKATAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERHENTIAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2016/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan Dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, syarat pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum di lingkungan Pemerintah Daerah dari tenaga professional Non Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Kepala Daerah atas usul Pemimpin BLU; bahwa Pemimpin BLUD di lingkutigan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengajukan usulan pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; Permendagri No 61 Tahun 2007; Perbup Banyumas No 78 Tahun 2011; Perbup Banyumas No 89 Tahun 2014; Perbup Banyumas No 90 Tahun 2014; Perbup Banyumas No 91 Tahun 2014, Perbup Banyumas No 92 Tahun 2014; Perbup Banyumas No 93 Tahun 2014; Perbup Banyumas No 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pengadaan, pengangkatan, pengelolaan dan pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah terutam,a Pegawai Non PNS pada BLUD-RSUD Banyumas, BLUD-RSUD Ajibarang, UPT-BLUD Dinkes yang terdiri dari: Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak, Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Labkesmas dan Puskesmas. Diatur pula mengenai kewajiban, hak, larangan, formasi pengadaan, pengangkatan, pembinaan dan pengawasan, pemberhentian, serta pembiayaan pegawai Non PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2016.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2018
ABSTRAK:
a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan konvensi tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
c. bahwa urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota;
d. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang bersungguh-sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
UU No 14 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1979; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PermenPPPA No 11 Tahun 2011; PermenPPPA No 12 Tahun 2011; PermenPPPA No 13 Tahun 2011; PermenPPPA No 14 Tahun 2011.
1.Ketentuan Umum; 2.Tujuan dan Sasaran; 3.Prinsip Pengembangan KLA; 4.Tahapan Pengembangan; 5.Pendanaan; 6.Pembinaan; 7.Pemantauan,Evaluasi, dan Pelaporan; 8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2016
PENGGANTIAN - BIAYA RETRIBUSI - PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KTP - PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - pencabutan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2016/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENGGANTIAN BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KTP BAGI PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal meriuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan Kependudukan; Hasil Tim Kajian Bagian Hukum Setda Kab.
Tanjung Jabung Timur terhadap Perbup Tanjung Jabung Timur No. 1 Tahun 2006 tentang Penggantian Biaya Retribusi Pelayanan Akta Kelahiran dan KTP Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Kab. Tanjung Jabung Timur bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 79A yang berbunyi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2011.
Perbup ini mengatur tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENGGANTIAN BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KTP BAGI PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
Perbup Tanjung Jabung Timur No 1 Tahun 2006 tentang Penggantian Biaya Retribusi Pelayanan Akta Kelahiran dan KTP Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Kab. Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan dan memberikan manfaat bagi pengelolaan kas Badan Layanan Umum Daerah, terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, sehingga perlu adanya Regulasi Daerah yang mengatur penggunaan dana Surplus. Makauntuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2011; Keputusan Bupati Banjar Nomor 570 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang penggunaan surplus kas badan layanan umum daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura. Rumah Sakit dengan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran termasuk menggunakan Surplus. Mekanisme pelaksanaan anggaran Surplus pada Rumah Sakit dengan PPK-BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD. Rumah Sakit dapat menggunakan Surplus anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas. Surplus sebagaimana dimaksud adalah : Surplus yang diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja Rumah Sakit pada satu tahun anggaran; Surplus yang diperoleh dari sisa kas akhir tahun anggaran. Rumah Sakit dapat mengelola dan memanfaatkan Surplus terhitung per 1 Januari pada tahun anggaran berikutnya (tahun N+1) tanpa menunggu perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Rumah Sakit melaporkan nilai Surplus yang diperoleh, per 31 Desember kepada Bupati dan BPKAD untuk diperhitungkan dan dapat digunakan pada awal bulan tahun anggaran berikutnya. Penggunaan anggaran meliputi : belanja pegawai; belanja barang dan jasa, belanja modal, investasi jangka pendek. Terhadap pelaksanaan pemanfaatan Surplus anggaran, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan oleh BPKAD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 36 TAHUN 2016
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara sebagai Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 190 Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pola Tata Ketola RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara perlu pengaturan terhadap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di RSUD RA Kartini Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2009 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Pegawai
Bab III Penerimaan
Bab IV Penghasilan
Bab V Izin Kerja
Bab VI Pemberhentian
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Peraturan Bupari Jepara Nomor 12 Tahun 2010 dicabut.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara telah memperoleh status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh, sehingga telah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga yang tata caranya diatur sistematis di dalam Perbup. Maka, perlu ditetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.74 Tahun 2012; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.61 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No,12 Tahun 211; Perbup Kabupaten Kutai Kartanegara No.89 Tahun 2012; Perbup Kabupaten Kutai Kartanegara No.40 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip Kerjasama, Jenis Kerjasama, Kewenangan Penandatanganan, Tata Cara Kerjasama, Tim Koordinasi dan Kerjasama (TKKS)-RSUD, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2005.
24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KARTU IDENTITAS ANAK
ABSTRAK:
Ketika anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terin tegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan; Kewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh Masyarakat Tanjung Jabung Timur yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara; Pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2008; Permendagri No. 2 Tahun 2016; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2011; Perbup Tanjung Jabung Timur No. 8 Tahun 2012.
Perbup ini mengatur tentang KARTU IDENTITAS ANAK, yang meliputi; TUJUAN; PERSYARATAN DAN TATA CARA; SPESIFIKASI BLANGKO,FOMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 35 Tahun 2016
PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Menimbang;
a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong merupakan lembaga milik Pemerintah Kabupaten Lebong merupakan lembaga milik Pemerintah Kabupaten Lebong yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitative, promotif dan preventif;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 39 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 23 Tahun 2004
8. UU No. 36 Tahun 2009
9. UU No. 44 Tahun 2009
10. UU No. 12 Tahun 2011
11. UU No. 6 Tahun 2014
12. UU No. 23 Tahun 2014
13. PP No. 32 Tahun 1996
14. PP No. 20 Tahun 2001
15. PP No. 23 Tahun 2005
16. PP No. 56 Tahun 2005
17. PP No. 58 Tahun 2005
18. PP No. 3 Tahun 2007
19. Permendagri No. 105 Tahun 2000
20. Permendagri No. 1 Tahun 2002
21. Permendagri No. 61 Tahun 2007
22. Permendagri No. 80 Tahun 2015
Pasal 2
a. Meningkatkan profesionalisme akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan
b. Meningkatkan mutu pelaporan keuangan sehingga menjadi lebih akurat, tepat waktu, transparansi, efektif dan efisien.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2001.
49 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
