PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.497 peraturan dalam 0,136 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 46 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Walikota Bitung No. 32 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 45 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 44 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 43 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 42 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Walikota Bitung No. 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 34 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan