Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.351 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perindustrian

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/MIND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 378); dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/MIND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 257) sepanjang yang mengatur mengenai ketentuan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih

Download file:

Permenperin Nomor 23 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi

Abstrak

Kesehatan Ketenagakerjaan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut

Permenakertrans Nomor PER.04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi
Keputusan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP.75/PPK/XII/2013 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan kerja Bidang Pesawat uang dan Bejana Tekan, Pesawat Angkat-Angkut, dan Pesawat tenaga dan produksi, khusus yang Mengatur Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
Surat Edaran Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor SE.NO.01/DJPPK/VI/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Petugas dan Operator Pesawat Uap, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Angkat dan Angkut

Download file:

Kemnaker No. 38 Tahun 2016.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 41 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perka LAN Nomor 41 Tahun 2015.pdf

perubahan peraturan - standar honorarium dan transport - lembaga administrasi negara

2015

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO. 41, BN 2015 (1892): 6 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Melalui surat Menteri Keuangan Nomor S209/MK.02/2015 tanggal 16 April 2015, dipandang perlu merubah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2015.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 45 Tahun 2013; Kepres Nomor 100 Tahun 1999; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Perpres Nomor 57 Tahun 2013; Permen Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Permen Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014; Keputusan Kepala LAN Nomor 535/V/4/6/1999; Perka LAN Nomor 14 Tahun 2013; dan Perka LAN Nomor 15 Tahun 2013.
Pengaturan mengenai pembayaran honorarium dan jumlah jam pelajaran minimal widyaiswara pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2014 masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2015.
Lampiran file: 16 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 6; lampiran hlm 7 sd 16)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan

Abstrak

Arsip Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Perka Arsip Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 3 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut

Permen ESDM No. 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

Download file:

Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pelaksanaan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen ESDM No. 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

Download file:

Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2010.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Stimulus dalam Pengusahaan Jalan Tol yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perekonomian Lalu Lintas, Jalan COVID-19 / Corona

Download file:

Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kompensasi atas Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Perubahan Tarif pada Jalan Tol

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L

Abstrak

Lingkungan Hidup Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama

Download file:

PERMEN LHK_8_2023.pdf

PENERAPAN BAKU MUTU - EMISI KENDARAAN BERMOTOR - KATEGORI M, N, O, DAN L

2023

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 8, BN.2023 (624), jdih.menlhk.go.id: 8 hlm.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L

ABSTRAK:

Pengoperasian kendaraan bermotor berpotensi menimbulkan pencemaran udara sehingga perlu dikendalikan melalui sinergi penerapan instrumen baku mutu emisi, pajak kendaraan bermotor, serta kebijakan pendukung yang dapat menekan pencemaran udara dari kendaraan bermotor.
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021.
Peraturan Menteri ini menjadi dasar untuk penerapan baku mutu emisi kendaraan bermotor kategori M, kategori N, kategori O, dan kategori L, dan telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor harus memenuhi baku mutu emisi. Kendaraan bermotor yang harus memenuhi baku mutu emisi meliputi kendaraan bermotor kategori : a. Kendaraan Bermotor Kategori M, Kendaraan Bermotor Kategori N, Kendaraan Bermotor Kategori O, dan Kendaraan Bermotor Kategori L; dan b. telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun. Dalam Peraturan Menteri ini mengatur penerapan Baku Mutu Emisi dan Penerapan Uji Emisi. Penerapan uji emisi dilakukan oleh : a. unit pelaksana uji berkala; dan b. unit pelaksana Uji Emisi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 15 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.