Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.350 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1958

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang APBN

Download file:

UU Nomor 28 Tahun 1958.pdf

Penetapan- Bagian IIIA-(Kementerian- Agraria- dari- Anggaran- Republik- Indonesia- untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 28, LN. 1958 No. 78, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
BAB I (Pengeluaran).3A.1Kementerian dan pengeluaran umum ......3 172 2003A.2Pendidikan pegawai ....................138 9003A.3Pengeluaran khusus berhubung denganpenyelenggaraan agraria..............120 000 3A.4Jawatan Agraria........................935 0003A.5Inspeksi Agraria Propinsi...............Memori3A.6Penilikan AgrariaKabupaten.............Memori3A.7Pembelian dan penghapusan hak tanah....13 133 9003A.8Pengeluaran yang tak tersangka..........MemoriJumlah....................17 500 000(Tujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah).Pasal 2BagianIIIA, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agraria

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
4

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1958

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 1958.pdf

Penetapan- Bagian III-Kementerian- Dalam- Negeri- dari -Anggaran- Republik- Indonesia- untuk- Tahun- Dinas -1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 27, LN. 1958 No. 77, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
BAB I (Pengeluaran).3.1Kementerian dan pengeluaran umum......44 338 9003.2 Pendidikan pegawai................10 023 0003.3Pengeluaran khusus berhubung denganpenyelenggaraan tatapraja.........12 422 600 3.4 Pamong Praja......................275 518 7003.5Polisi Pamong Praja...............54 145 8003.6Daerah Otonom.....................1 700 000 0003.7Daerah Swapraja...................75 000 0003.8Desa dan daerah setingkat.........62 000 0003.9 Pemilihan Dewan-dewan PerwakilanRakyat............................50 123 4003.10Urusan Rekonstruksi Nasional......47 000 0003.11Pengeluaran yang tak tersangkaMemoriJumlah...........2 330 572 400(Dua milyard tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluhdua ribuempat ratus rupiah).

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
4

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1958

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 26 Tahun 1958.pdf

Penetapan- Bagian II- Kementerian- Luar- Negeri-dari-Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 26, LN. 1958 No. 76, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Bagian II, Bab I (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri ditetapkan sepertiberikut :BAGIAN IIKEMENTERIAN LUAR NEGERIBAB I (Pengeluaran)2.1.Kementerian dan pengeluaran umum.....25.706.0002.2Perwakilan di luar negeri ..............66.407.0002.3 Pengeluaran tidak tersangka : ...........500.000Jumlah .........92.613.000(Sembilan puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) Bagian II, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
3

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1958

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 25 Tahun 1958.pdf

Penetapan- Bagian I -Pemerintah-Agung -dan- Badan-badan- Pemerintahan- Tertinggi-dari -Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 25, LN. 1958 No. 75, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Bagian I, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badanPemerintahan Tertinggi Bagian I, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badanPemerintahan Tertinggi
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 4

Undang-undang (UU) No. 67 Tahun 1957

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Penetapan Bagian IBW XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 67 Tahun 1957.pdf

Penetapan- Bagian- IBW XVIII- (Penataran-Angkatan- Laut)- Dari-Anggaran- Republik- Indonesia -Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 67, LN. 1957 No. 142, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW) Bagian IBW. XVIII (Penataran Angkatan Laut) dari Anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakanpada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 66 Tahun 1957

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Penetapan Bagian IBW XVII (Perusahaan Produksi Jawatan Topograpi) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 66 Tahun 1957.pdf

Penetapan- Bagian- IBW XVII -(Perusahaan- Produksi- Jawatan- Topograpi)- Dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 66, LN. 1957 No. 141, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW XVII (Perusahaan Produksi Jawatan Topograpi) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW) Bagian IBW. XVII (Perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) dariAnggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan sepertiyang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 65 Tahun 1957

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Penetapan Bagian IBW XVI (Jawatan Kereta Api) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 65 Tahun 1957.pdf

Penetapan-Bagian- IBW- XVI- (Jawatan -Kereta- Api) Dari -Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 65, LN. 1957 No. 140, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW XVI (Jawatan Kereta Api) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW) Bagian IBW. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakanpada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1957

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Penetapan Bagian IBW XV (Perusahaan Batubara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 64 Tahun 1957.pdf

Penetapan- Bagian-IBW XV- (Perusahaan- Batubara- Bukit- Asam) dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 64, LN. 1957/No. 139, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW XV (Perusahaan Batubara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW) Bagian IBW. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari AnggaranRepublik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yangdinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 63 Tahun 1957

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batubara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 63 Tahun 1957.pdf

Penetapan- Bagian-IBW- XIV- (Perusahaan Batubara Umbilin)-Dari-Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun-Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 63, LN. 1957 No. 138, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batubara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batubara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954. Bagian IBW XIV (Perusahaan Batu Bara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 62 Tahun 1957

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Penetapan Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 62 Tahun 1957.pdf

Penetapan-Bagian- IBW-XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka)- Dari- Anggaran-Republik-Indonesia- Tahun-Dinas -1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 62, LN. 1957 No. 137, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW). Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dariAnggaran Republik Indonesia untuk dinas 1954 ditetapkan seperti yangdinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT