PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,667 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 30 Tahun 2006
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2006
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBD Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
Mencabut
  1. Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
APBD Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKAA dan BBI-KAA Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2005
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan