Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,591 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
Download file:
permen no 84 tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 75 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Download file:
Permendagri Nomor 75 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri
Download file:
permen_no.74_th_2012_Pedo...gan Swasta Asing.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Abstrak
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
permen_no.72_th_2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Mengubah
  1. Permendagri No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Download file:
Permendagri Nomor 69 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Download file:
permen_no.66_th_2012-2.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
permen_no.64_th_2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/Pmk.07/2010 Dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 186/PMK.07/2010 DAN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Download file:
permen_no.53_th_2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Download file:
permen_no.52_th_2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 50 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  2. PERMENDAGRI No. 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Download file:
permen_no.50_th_2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan