Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,692 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman
Download file:
Permendagri-No-27-Tahun-2014-plus-Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Download file:
Permendagri-No-26-Th-2014.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
Download file:
Permendagri-No-10-Tahun-2014.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Kebijakan Pemerintah
Download file:
Permendagri-No-8-Th-2014.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
  2. PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
  3. PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Download file:
Permen-No.3-TH-2014.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Abstrak
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah
Download file:
Permen-No.2-TH-2014.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pembentukan Produk Hukum Daerah
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Download file:
Permen-No.1-TH-2014.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 88 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Mencabut
  1. Permendagri Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
Download file:
Permendagri Nomor 88 tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II
Download file:
Permendagri No. 72 tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
Abstrak
Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.pdf
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 lampiran.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan