Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,805 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mencabut
  1. 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pedoman Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  2. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  4. 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  5. 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air karena materi muatannya batal demi hukum sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
  6. 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  7. 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD karena materi muatannya bertentangan dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  8. 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  9. 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Download file:
Permendagri Nomor 10 Tahun 2016.doc
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Abstrak
Kependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
  2. PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Mencabut
  1. Lampiran III huruf A dan Lampiran IV huruf A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipi
Download file:
permendagri_9_th_2016.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kartu Identitas Anak
Abstrak
Kependudukan dan Perkawinan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Download file:
Permendagri Nomor 2 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengelolaan Aset Desa
Abstrak
APBD BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permendagri No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Download file:
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pembentukan Produk Hukum Daerah
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah
Download file:
Permen-No.80-TH-2015.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Download file:
Permendagri Nomor 76 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah
Abstrak
APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 73 Tahun 2015.pdf
Permen-No.73-TH-2015_Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Abstrak
APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Download file:
Permendagri Nomor 72 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern
Download file:
Permendagri Nomor 71 Tahun 2015_.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Abstrak
Kependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
Download file:
Permendagri 61 Tahun 2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan