Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,706 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Barito Selatanprovinsi Kalimantan Tengah Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 11 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 10 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perangkat Daerah Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 8 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Abstrak
APBD Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 6 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permendagri No. 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah
    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016
Abstrak
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016
  2. PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016
Download file:
Permendagri Nomor 4 Tahun 2017_.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan