Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,698 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Abstrak
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Download file:
Permendagri Nomor 53 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 51 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 50 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 50 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 49 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 49 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 48 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 46 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 45 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan