Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,795 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 98 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 98 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 97 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 97 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 96 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 95 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Penggunaan Saksi Ahli
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 95 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan BPR
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 94 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 93 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 93 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 92 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dengan Provinsi Gorontalo
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 92 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 91 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 91 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Ende Dengan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 89 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 89 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan