PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,694 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 75 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan