Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,902 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Download file:
Permendagri Nomor 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Download file:
Permendagri Nomor 4 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
Download file:
Permendagri Nomor 3 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Download file:
Permendagri Nomor 2 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendagri No. 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
Download file:
Permendagri Nomor 1 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Download file:
Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Abstrak
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  2. PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  3. PERMENDAGRI No. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  4. PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  5. PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  6. PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  7. PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  8. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  9. PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
Download file:
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Abstrak
Kependudukan dan Perkawinan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 34 Tahun 2014 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Download file:
Permendagri Nomor 76 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 75 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 94 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit, Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  2. PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Download file:
Permendagri Nomor 75 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 93 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit, Dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
  2. PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
Download file:
Permendagri Nomor 74 Tahun 2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan