Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,775 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
Permendagri Nomor 48 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman
Download file:
Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Penyelesaian Kerugian Negara Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri
Download file:
Permendagri Nomor 46 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Maybrat Dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 45 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Keerom Dengan Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 44 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Supiori Dengan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 43 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Waropen Provinsi Papua
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 42 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 41 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendagri No. 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
Download file:
Permendagri Nomor 40 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Abstrak
Asuransi Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan