PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,563 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 68 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan