Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,659 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Download file:

Permendagri Nomor 8 Tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut sebagian

PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

permendagri-no-7-tahun-2023.pdf

Pedoman - Pembentukan - Nomenklatur - Badan Riset dan Inovasi Daerah

2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 7, BN.2023 (435) : 9 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

ABSTRAK:

Pengaturan mengenai Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Permendagri ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; Perpres Nomor 114 Tahun 2021; dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022.
Permendagri ini mengatur mengenai pedoman, pembentukan, dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan, nomenklatur, kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan jabatan di lingkungan BRIDA provinsi dan kabupaten/kota. BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

CATATAN:

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 13 hlm.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Permendagri No. 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022

Download file:

Permendagri Nomor 6 Tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Masa Reses oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Pasca Pemekaran Wilayah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Permendagri Nomor 5 Tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah

Abstrak

Pendidikan

Download file:

permendagri-no-3-tahun-2023.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mengubah

PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Download file:

permendagri-no-2-tahun-2023.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Download file:

Permendagri Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Download file:

Permendagri Nomor 137 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 89 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan

Mencabut

PERMENDAGRI No. 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Download file:

Permendagri Nomor 89 Tahun 2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT