PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 1,725 detik

Undang-undang Darurat No. 15 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPU No. 12 Tahun 1960 tentang Pembubaran Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak
Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Undang-undang Darurat No. 13 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UUDrt No. 18 Tahun 1951 tentang Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950
  2. UUDrt No. 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)
Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Perbankan, Lembaga Keuangan
Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Pendidikan
Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UUDrt No. 33 Tahun 1950 tentang Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Nr. 6 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 7)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan