PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULUNGAN
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD 2017/NO 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan seleksi calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah, UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, PERMENDAGRI No 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum, PERDA Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan.
Peraturan ini mengenai tata cara dan prosedur seleksi untuk calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Bulungan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan proses seleksi calon Direktur PDAM dilakukan secara profesional, adil, dan transparan, serta menghasilkan pemimpin yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 23 Tahun 2017
PERBUP Kab. Ngada No. 21 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Peraturan Bupati Ngada Nomor 22 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa sebagaimana telah diuah dengan Keputusan Bupati Ngada Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 22 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi terhadap dampak dari perbaikan kinerja pegawai yang tidak mencapai tujuan utama dari sistem remunerasi maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap risk index, emergency index dan position index, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 22 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006; Peraturan Bupati Ngada No. 36 Tahun 2014; Peraturan Bupati Ngada No. 44 Tahun 2014; Peraturan Bupati Ngada No. 5 Tahun 2015; Peraturan Bupati Ngada No. 22 Tahun 2015
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a. huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan Bupati Ngada Nomor 22 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Bupati Ngada Nomor 22 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa
6 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2017
standar pelayanan minimal - pusat kesehatan masyarakat
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD. 2017/No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya sub sistem upaya kesehatan dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomro 19 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomro 19 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU no 13 Tahun 1950; UU no 17 Tahun 2003; UU no 1 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 6 Tahun 2007; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permendagri No 79 Tahun 2007; Permenkes No 75 Tahun 2014; Permenkes No 43 Tahun 2016; Perbup Wonosobo No 19 tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Biaya Badan layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan kebutuhan operasional pusat kesehatan masyarakat, perlu pedoman penggunaan anggaran biaya unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat sebagai pembiayaan pelayanan kesehatan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permendagri No.55 Tahun 2008, Perda No.25 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penggunaan Biaya; Pengelolaan Biaya BLUD; Surplus Pendapatan dan Sisa Belanja; Ketentuan Penutupan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtangan yang sudah berjalan dan/atu sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatur pelampauan pendapatan/surplus dari target yang ditetapkan dan sebagai pedoman agar pemanfaatan surplus dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur Pemanfaatan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Surplus pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Peraturan Bupati Ngada No. 5 Tahun 2015
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Pemanfatan Surplus BLUD; IV. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang No. 21 Tahun 2017
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAW) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAW) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws), yang berfungsi sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap Rumah Sakit dan sebagai acuan bagi Pimpinan Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tabun 2004; UU No. 33 Tabun 2004; UU No. 36 Tabun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tabun 2014 sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; PMDN No. 6 Tahun 2007; PMDN No. 61 Tahun 2007;PMDN No. 79 Tahun 2007; PMK No. 129/Menkes/SK/II/2008; PMDNRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMDNRI No. 21 Tahun 2011; PMK No. 755/MENKES/PER/IV /2011; KMK No. 228/Menkes/SK/ /III/2002; KMK No. 772/Menkes/SK/VI/2002; KMKRI No. 631/Menkes/SK/N /2005; Kepmenkes No 129 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Empat Lawang No. 4 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Empat Lawang No. 09 Tahun 2016; PERBUP Empat Lawang No. 17 Tahun 2010; PERBUP Empat Lawang No.10 Tahun 2014.
Materi pokok peraturan bupati ini mengatur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, selain itu diatur juga Ketentuan Umum, Prinsip Peraturan Internal (Hospital By Law), Tata Kelola Korporasi, Pejabat Pengelolah, SPI (Satuan Pengawas Internal), Ketentuan Perubahan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
Pasal 33: Peraturan Internal / Hospital by Law rumah sakit dapat dilakukan perubahan. Perubahan Peraturan Internal / Hospital by Law rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Mekanisme perubahan Peraturan Internal I Hospital by Law rumah sakit sebagaimana tersebut pada ayat tersebut di atas akandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa tarif
layanan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah dan disampaikan kepada DPRD, maka
dipandang perlu untuk menyusun tarif pelayanan
BLUD dimaksud.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016.
Peraturan
Bupati ini mengatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah
Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung, dengan sistematika: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan; Kelas Perawatan; Rawat Jalaan dan Rawat Inap; Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah; Pelayanan meliputi Tarif Instalasi Rawat Jalan, Tarif Instalasi Gawat Darurat, Tarif Instalasi Rawat Inap, Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik, Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik, Tarif Tindakan Gigi, Tarif Pelayanan Medikolegal, General Check Up, Tarif Pelayanan Rawat Jenazah, Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah, Tarif Obat-obatan dan Alat Kesehatan, Tarif Pelayanan Oksigen, Tarif Pelayanan Penjaga Pasien di Luar Jam Besuk, Tarif Jasa Hemodialisa, Tarif Jasa Incenerator, Tarif Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan, Tarif Pelayanan Administrasi dan Sewa / Pinjam Fasilitas Rumah Sakit, dan Tarif Pelayanan Pemakaian Alat Kesehatan; Klasifikasi Jenis Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit; Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Peserta BPJS dan Lembaga Lain/Perusahaan; Perubahan Tarif; Jasa Layanan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD 2017/NO.20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, maka tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan, masih terdapat komponen pelayanan yang belum terakomodir sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan; SALINAN
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-UndangNomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
Peraturan ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan, diubah sebagai berikut, Diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 14a, diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 16a, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 18a dan 18b, dan diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 19a. Kemudian menjelaskan tarif baru atau perubahan tarif yang berlaku untuk berbagai jenis pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Nunukan. Ini mencakup perubahan pada biaya pelayanan medis, administrasi, dan lain-lain yang dikenakan kepada pasien. Mengatur pengelompokan tarif berdasarkan jenis layanan, kelas perawatan, atau jenis tindakan medis yang diberikan. Perubahan ini mungkin mencakup tarif untuk rawat inap, rawat jalan, tindakan bedah, laboratorium, dan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
41 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
