Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 495, BD.2009/No.67 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa dan berhak mendapatkan kompensasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kompensasi Bagi Sekretaris Desa Yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6
Tahun 2006.
Peraturan ini memuat ketentuan pemberian kompensasi bagi sekretaris desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2009.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 483 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 483, BD.2009/No.61 Seri A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3
Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12
Tahun 2009
Peraturan ini memuat Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2009.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 479 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 479, BD.2009/No.60 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluraan Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
Bahwa agar penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, maka dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penyaluran dana dimaksud; Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat maksud dan tujuan; pembentukan tim dan penunjukan PPTK; tugas TPPK; sasaran penerima; plafond pinjaman; jangka waktu; seleksi calon penerima pinjaman dana bergulir; tata cara penyerahan pinjaman bergulir; tata cara pengembalian;sumber dana jasa pengelolaan; pembagian bunga atau jasa pengelolaan; pengelolaan biaya operasional; pelaporan; mekanisme penyaluran; perguliran kembali dana investasi; sanksi dan ketentuan penutup terkait aturan pinjaman bergulir bagi koperasi dan UMKM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2009.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 473 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 473, BD.2009/No. 59 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
berkomitmen untuk mewujudkan sekolah murah yang
bermutu pada jenjang pendidikan dasar khususnya
Sekolah Dasar (SD) dan Madarasah Ibtidaiyah (MI); bahwa untuk mencapai pendidikan yang bermutu pada
jenjang pendidikan dasar dapat ditempuh melalui
pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah
Dasar (SD) dan Madarasah Ibtidaiyah (MI);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
Peraturan ini menjabarkan maksud,tujuan,dan fungsi; prinsip MBS; Kinerja MBS; Tahapan implementasi MBS; Pembiayaan; lain-lain terkait elaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) pada sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2009.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 463 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Kas Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Bulan Januari Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 460 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Mekanisme Perguliran Dana Bantuan Keuangan Untuk Pelaksanaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) Paket C Di Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 432 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 423 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
