Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 21018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin
Nomor 55 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 21018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, Yang Terdiri Atas 2 Pasal:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 25 Th 2007; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Perpres No 16 Th 2012; Pergub Banten No 81 Th 2014; Perda Kota tangerang Selatan No 15 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang selatan No 9 Th 2019; Perda Kota Tangerang Selatan No 1 Th 2012; Perda Kota Tangerang Selatan No 11 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 4 Th 2019; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 9 Th 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Tomohon Smart city
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan visi Kota Tomohon yaitu terwujudnya masyarakat Kota Tomohon yang religious, berdaya saing, demokratis, sejahtera, berbudaya dan berwawasan lingkungan, menuju kota wisata dunia maka akan diselenggarakan smart city. Smart city adalah sebuah konsep kota cerdas yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi modern dalam tata kelola sehari-sehari dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memberikan informasi yang tepat, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
UU No. 10 Tahun 2003;- UU No. 25 Tahun 2004; - UU No. 26 Tahun 2007; - UU No. 11 Tahun 2008; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - UU No. 19 Tahun 2016; - PP No. 82 Tahun 2012; - PP No. 18 Tahun 2016; - PP No. 12 Tahun 2019; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permenkominfo No. 41 Tahun 2007; - Permendagri No. 120 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup TSC, tujuan dan sasaran TSC, tata kelola TSC, tugas dan kewajiban Pemerintah Kota, kemitraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pembiayaan program.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2019.
11 halaman ( terdiri dari 18 Pasal).
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Cilegon Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (5) peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perlu menetapkan peraturan wali kota tentang kebijakan dan strategi kota cilegon dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
UU No 15 Th 1999; UU No 18 Th 2008; UU No 32 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 81 Th 2012; Perpres No 97 Th 2017; Permenpe Umum No 3 / PRT / M / 2013; Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No P . 10 / MenLHK / Setjen / PLB.o. /2018; Perda Prov Banten No 8 Th 2011; Perda Prov Banten No 5 Th 2017; Perda Kota Cilegon No 7 Th 2010; Perda Kota Cilegon No7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. arah Kebijakan, strategi Dan Program Jakstrada Kota; 3. Penyelenggaraan Jakstrada; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5)
Peraturan Presiden Nornor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengelolaan Sarnpah Rurnah Tangga
dan Sarnpah Sejenis Sarnpah Rurnah Tangga perlu
rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan
Strategi Daerah Dalarn Pengelolaan Sarnpah Rurnah Tangga
dan Sarnpah Sejenis Sarnpah Rurnah Tangga Kota Magelang;
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Arah Jakstrada
Bab III Penyelenggaraan Jakstrada
Bab IV Pendanaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2018 dicabut.
28 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tomohon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tomohon Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - UU No. 18 Tahun 2008; - UU No. 32 Tahun 2009; - UU No. 25 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 81 Tahun 2012; - Perpres No. 97 Tahun 2017; - Permendagri No. 120 Tahun 2018; - Perda Kota Tomohon No. 4 Tahun 2011; - Perda Kota Tomohon No. 6 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang arah JAKSTRADA, penyelenggaraan JAKSTRADA, pendanaan program.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
32 halaman ( terdiri dari 7 halaman batang tubuh ( terdapat 11 Pasal) dan 25 halaman lampiran).
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Manado telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2020
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Karena itu perlu di susun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 ;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 08 Tahun 2011 ;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 ;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2019 ;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2016 ;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2017 ;
18. Peraturan Walikota Manado Nomor 55 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 18 Tahun 2019;
Rencana Kerja Pemerintah Kota Manado Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
4 Pasal (4 halaman) + 1 Lampiran (file tidak terupload)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban warga
masyarakat miskin di kota Banjarmasin yang anggota
keluarganya meninggal dunia perlu diberikan
santunan khususnya kepada masyarakat miskin yang
sesuai dengan Rumah Tangga Sasaran Kota
Banjarmasin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi
Warga Miskin Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14
Tahun 2011
; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016
.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin, Yang Terdiri Atas :
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Persyaratan Dan Tata Cara; 4. . Besaran Santunan; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa pemanfaatan e-Goverment akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good governance
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2001, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.5 Tahun 2014, UU no.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, PP No.16 Tahun 2018, Permenkominfo No.41 Tahun 2007, Perda No.6 Tahun 2010, Perda No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Azas, Pembagian Tanggung Jawab, Komponen dan Tahapan Penyelenggaraan E goverment; Struktur dan pengguna layanan e-goverment; Proses Penyelenggaraan e-goverment; Manajemen Belanja dan Investasi TIK; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Peraturan ini memiliki 11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; No.18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; PERPRES No. 97 Tahun 2017; PERMEN LHK No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; PERDA KOTA MEDAN No. 6 Tahun 2015; PERDA KOTA MEDAN No. 11 Tahun 2016; PERDA KOTA MEDAN No. 15 Tahun 2016.
Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga; Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
28
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat