pola - pengelolaan - keuangan - badan - layanan - umum - daerah - pada - unit - pelayanan - teknis - pusat - kesehatan - masyarakat - dinas - kesehatan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2017/55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan dinas Kesehatan Kab. Tasikmalaya dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah pada Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 39 Tahun 2007; PP RI No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Azas Pengelolaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan BLUD UPT Puskesmas, Pendapatan Dan Biaya, Perencanaan Dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntasi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pembinaan Dan Pengawasan, Remunerasi, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Lain, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerjasama pada Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan keuangan BLUD RSUD
Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 terdapat kenaikan
pendapatan dan kenaikan nilai aktiva tetap sebagai dasar
penetapan perhitungan remunerasi;
b. bahwa pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara
Nomor 4438) ;
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5044) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Tahun 2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Ncmoi
2 Seri E ) ;
peraturan ini mengatur mengenai perubahan Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 17
Tahun 2011 tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
Nomor 2011), yang telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Bupati :
a. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012Nomor 31);
b. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2012 (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 47);
diubah pada lampiran sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Nomor 17
Tahun 2011 tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sidoarjo
jumlah 4 halaman + lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan, Pembinaan, dan Pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6TAHUN 2015 TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalitas
pelayanan tindakan medis dibutuhkan tenaga medis yang
berkompentensitinggidanbersetifikatkhusus;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a sertauntukpemenuhankebutuhanformasiPegawai
Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sidoarjo perlu penyesuaian terhadap Peraturan
Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf b, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
7. Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5340) ;
8. Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah ;
3
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman
Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi
Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
peraturan ini mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah
Sakit Umum Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 39)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
merubah Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah
Sakit Umum Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30
ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan
bahwa Rumah Sakit mempunyai hak menerima
imbalan jasa pelayanan serta menentukan
remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
menyebutkan bahwa Remunerasi merupakan imbalan
kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap,
honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon,
dan/atau pensiun;; bahwa pengaturan remunerasi pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor
78 Tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Cilacap sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2010
tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Cilacap; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Cilacap sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Cilacap dipandang sudah tidak
sesuai lagi sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap
tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, hak dan kewajiban, sumber pembiayaan, kelompok penerima insentif, gaji dan honorarium, komponen dan distribusi insentif, indexing, kriteria penilaian kinerja, merit/bonud, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2010 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah dan penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Menjadi Badan layanan umum daerah, maka perlu diatur pola tata kelola sebagai peraturan internal pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU no.29 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, Permendagri No.61 Tahun 2007;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud, Prinsip Tata Kelola; Pejabat Pengelola; Dewan Pengawas; Status Kelembagaan; Remunerasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017.
Dengan berlakunya Peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanaan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Jepara pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, maka perlu adanya acuan/pedoman dan tolok ukur pertanggung jawaban Direktur RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dalam bentuk Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit; bahwa untuk melaksanakan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu disusun rencana strategis bisnis RSU RA Kartini sebagai BLUD; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2010; Keputusan Bupati Jepara Nomor 445/328 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2017/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Blora sebagai Unit Kerja Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora sebagai peraturan dasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai) Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal
Bab IV Pelaksanaan
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 50 Tahun 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - PEDOMAN PENYUSUNAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2017/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan Pedoman Penyusunan RKA SKPD, RKA PPKD serta RBA BLUD Tahun Anggaran 2018 serta uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
11 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
