Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Hasil Lelang/Sewa Tanah Eks. Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Hasil Lelang/Sewa Tanah Eks. Bondo Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya desa-desa yang berubah status menjadi Kelurahan
di Kabupaten Pemalang. maka status hukum tanah eks. Bondo Desa di
Kabupaten Pemalang berubah kepemilikan dan dikelola oleh Pemerintah
Kabupaten Pemalang ;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan tanah
eks. bondo desa yang desanya berubah status menjadi Kelurahan di
Kabupaten Pemalang dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka
Keputusan Bupati Pemalang tanggal, 28 Juli 2003 Nomor : 20 Tahun
2003 tentang Penggunaan Dana Hasil Lelanglsewa Tanah Eks. Bondo
Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten
Pemalang perlu ditinjau kembali ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penggunaan Dana Hasil Lelang/sewa Tanah Eks. Bondo Desa yang
Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupatcn Pemalang Nomor 5 Tahun 2001;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan Dana Hasil Lelang/Sewa Tanah Eks. Bondo Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Pemalang. Dana hasil lelang/sewa Tanah Eks. Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Pemalang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2007.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Hasil Lelang/Sewa Tanah Eks. Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang dicabut
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kab Bekasi Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan Tingkat Keberhasilan Kecamatan dan Desa dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2007
PERBUP - PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2007/No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
PenJabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2007
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 19S7; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-1rndang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2001
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2008 No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Biaya Pemungutan dari Setoran Pungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2007
Alokasi Penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Dari PT. Askes (Persero) Pada RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2007/No.03
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Dari PT. Askes (Persero) Pada RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan bagi peserta AKSES (Persero) dan keluarganya pada RSUD andi djemma masamba, terdapat penerimaan jasa sarana dan kasa pelayanan dari pt. akses (persero)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu di tetapkan dengan peraturan bupati
1. undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan ( lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3495);
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang pemerintahan daerah ( lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286;
3. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ( lembaran negara republik indonesia tahun 2004nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 38, tambahan lembaran negra republik indonesia nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan lembaran negara rep[ublik indonesia nomor 4548);
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438);
5. undang-undang nomor 40 tahun 2005 tentang sistem jaminan sosial nasional ( lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 150, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4456);
6. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1991 tentang pemeliharaan kesehatan pengawai negeri sipil, penerimaan pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya ( lembaran negara republik indonesia tahun 1991 nomor 90, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3456);
7. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebgai daerah otonom ( lembaran negara republik indonesia nomor 54, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3952);
8. keputusan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 616.a/menkes/skb/vi/2004 nomor 155 a tahun 2004 tentang tarif pelayanan kesehatan bagi peserta akses (persero) dan anggota keluarganya di puskesmas dan rumah sakit daerah;
9. keputusan menteri kesehatan nomor 1241/menkes/sk/xi/2004 tentang penugasan pt akses (persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin;
10. keputusan menteri kesehatan nomor 477/menkes/sk/iv/2004 tentang tarif pelayanan kesehatan bagi peserta pt.akses (persero) dan anggota keluarganya di rumah sakit vertikal
11. keputusan menteri kesehatan nomor 332/menkes/sk/v/2006 tentang pedoman pelaksanaan jaminan pemelirahaan kesehatan masyarakat miskin tahun 2006;
12. peraturan daerah kebupaten luwu utara nomor 53 tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten luwu utara sebagai daerah otonomi (lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun 2000 nomor 82);
13. peraturan daerah kebupaten luwu utara nomor 04 tahun 2003 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum(lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun 2003 nomor 05);
pasal 1 : kasa pelayanan rawat jalan
pasal 2 : jasa tindalan
pasal 3 : jasa sarana
pasal 4 : jasa sarana tindakan
pasal 5 : rendistribusian jasa
pasal 6 : dengan ditetapkannya
pasal 7 : peraturan bupati ini berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2007.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2007
bahwa dalam rangka penerbitan dan penanganan hewan ternak yang berkeliaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga dapat mengganggu kepentingan umum serta membahayakan orang lain, maka dipandang perlu mengatur penanganan hewan tersebut;
bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 25 Tahun 2000; PERDA No. 7 Tahun 2004
PERBUP ini Mengatur Mengenai Hewan Ternak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2007.
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 512 Tahun 2003 tentang Hewan Ternak dinyatakan Tidak berlaku lagi
2 hlmn;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karanganyar Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 dipandang perlu menetapkan pedomannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karanganyar Tahun 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2007.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2007
STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA PEMEliHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2007/No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Suplemen Peraturan Bupati Rembang Nomor 038 Tahun 2006 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan adanya perubahan harga-harga barang dan masih banyaknya kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam Standardisasi Biaya Tahun 2007 yang ditetapkan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas jenis dan biaya satuan kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan dan harga barang/jasa dalam suplemen; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dipandang perlu melengkapi Peraturan Bupati Rembang Nomor 038 Tahun 2006 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2007, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 038 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2007.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
