PERBUP Kab. Cilacap No. 180 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 151, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.151
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (4) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019. Mekanisme pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa di Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Perbup No. 218 Tahun 2019 dan telah mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan dan dicabut.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Cilacap TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup Cilacap No. 218 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 139 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 44 Tahun 2020 tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap Ketentuan Lampiran Pasal 2 Perbup Cilacap No 44 Tahun 2020 diubah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 139, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.139
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Target Penerimaan Kinerja Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010. Dengan ditetapkannya Perda Kab Cilacap No. 6 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Perbup Cilacap No. 137 Tahun 2020, maka terdapat perubahan pendapatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2020 termasuk penerimaan pajak daerah. Sehubungan dengan adanya perubahan pendapatan termasuk penerimaan pajak daerah, maka mengubah target kinerja penerimaan pajak daerah di Kabupaten Cilacap TA 2020, sehingga Perbup CIlacap No. 44 Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No, 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 18 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 6 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan atas Perbup CIlacap No. 44 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
Ketentuan Lampiran Pasal 2 Perbup Cilacap No 44 Tahun 2020 diubah
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 131 Tahun 2020
tata - cara - penyelenggaraan - bea - perolehan - hak - atas - tanah - dan - bangunan - di - kabupaten - bekasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 131, BD 2020/
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan semula telah dijabarkan berdasarkan Perbup Bekasi No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bekasi No. 47 Tahun 2017 Dan guna menyesuaikan dengan sistem pemungutan yang saat ini berlaku terkait dengan tata cara pembayaran sampai dengan pelaporan PPAT/PPATS/KPKNL yang merupakan rangkaian dari pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kab. Bekasi maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkeu RI No. 207 /PMK.07 /2018; Permenkeu RI No. 208/PMK.07 /2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 5 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 79 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 82 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Objek Subjek Dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Pajak Dan Tata Cara Penghitungan Pajak, Sistem Dan Prosedur Verifikasi Dan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pengembalian Pembayaran Pengurangan Pembatalan Pembebasan Dan Pembetulan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Tata Cara Pelaporan Penjabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta Atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
29 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 129 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pajak Daerah terkait dengan Pemeriksaan Pajak Daerah semula ditetapkan Perbup No. 36 Tahun 2013 dengan telah ditetapkannya Permenkeu RI No.: 207 /PMK.7 /2018 Dan guna melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Pemeriksaan Pajak Daerah serta menyesuaikan Permen sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (6) Perda Kab. Bekasi No. 5 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkeu RI No. 207 /PMK.07 /2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 5 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 82 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 79 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 59 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemeriksaan Pajak Daerah, Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah, Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
41 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 109 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup CIlacap Nomor 279 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dalam rangka pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 maka ditetapkan Perbup Cilacap No. 279 Tahun 2018. Beberapa ketentuan dalam Perbup Cilacap No. 279 Tahun 2018 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan kurang akomodatif dalam menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan masyarakat sehingga perlu untuk diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Cilacap No. 18 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan Perda Kab Cilacap No. 18 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Cilacap No. 8 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan atas Perbup Cilacap No. 279 Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 269 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 170 UU No. 28 Tahun 2009, maka ditetapkan Perbup Cilacap No. 269 Tahun 2018. Beberapa ketentuan dalam Perbup No. 269 Tahun 2018 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan kurang akomodatif dalam menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan masyarakat sehingga perlu untuk diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 18 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab CIlacap No 18 Tahun 2018; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Cilacap No. 8 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan atas Perbup Cilacap No. 269 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Perpajakan - Kebijakan Pemerintah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 105
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF
DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun
2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam
Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bondowoso.
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2011-2031; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun
2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso.
Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam
pemanfaatan ruang untuk:
a. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang agar sesuaJ.
dengan arahan rencana tata ruang;
b. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan
untuk mendorong peningkatan investasi di Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 105 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pemacu atas
Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian
pemacu atas prestasi pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Pemacu atas
Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15
Tahun 2012; . Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Pemacu tas
Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kriteria Penerima Pemacu; Sumber dan Bentuk; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 97 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib
Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten
Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status
Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib
Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
Bab V Jenis Layanan Publik Tertentu
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 96 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Konfirmasi Status Wajib Pajak
Bab III Penelitian Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
