Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2007
ABSTRAK:
Bahwa Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2007; bahwa dengan berlakunya Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keiangan Daerah, dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Perbup Tegal No 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kab Tegal Tahun 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal No 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kab tegal Tahun 2007;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 27 Tahun 1983; PP No 7 Tahun 1986; PP No 28 Tahun 2000; PP No 106 Tahun 2000; PP No 54 Tahun 2004; PP No 55 Tahun 2004; PP No 56 Tahun 2004; PP No 57 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; Keppres No 80 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2007; Perbup Tegal No 6 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Bab II Bagian A Angka 6 huruf a, penambahan Lampiran Bab III Bagian B Angka 1 huruf b angka 4) huruf f, penghapusan angka 1 huruf c angka 3) huruf b), penambahan Angka 1 hruuf c angka 4) huruf i serta penambahan Bagian C angka 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2007.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 16 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan measyarakat di tingkat Kelurahan, perlu adanya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah, salah satunya dalam bentuk dukungan keuangan; bahwa sebagai wajud dukungan keuangan kepada Kelurahan Pemerintah kabupaten Purworejo mengalokasikan dana dalam bentuk Alokasi Dana Kelurahan; bahwa agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan ALokasi Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf b dapat terlaksana secara terarah dan terukur perlu diterbitkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan Kab Purworejo;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; Perda Kab Purworejo No 3 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pengelolaan, organisasi pengelola, penggunaan, pencairan dana, perubahan penggunaan ADK, pertanggungjawaban penggunaan ADK, pengendalian dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2007.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2007
PERBUP - KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007 DI BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2007/No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 Di Banyumas
ABSTRAK:
bahwa agar penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada
tingkat petani dipandang perlu memberikan subsidi pupuk untuk
sektor pertanian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 di Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1966; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2007
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 Di Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2007
Penetapan Kelas Pasar dan Pengenaan Tarif Pasar Dalam Kabupaten Luwu Utara
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2007/No.16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Kelas Pasar dan Pengenaan Tarif Pasar Dalam Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan pasal 8 peraturan dearh kabupaten luwu utara nomor 03 tahun 2007 tentang retribusi pelayanan pasar menyatakan bahwa kelas pasar , kelas jenis fasilitas pasar dan pengenaan taruf di tetapkan oleh bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan peraturan bupati luwu utara
1. undang-undang nomoe 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tehun 1997 nomor 76, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 (lembaran negara republik indonesia nomor 246, tambahan lembaran negra republik indonesia nomor 4048);
2. undang-undang nomor 13 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II luwu utara (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3826);
3. undang-undang nomor 20 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara repubik indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4389);
4. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara repiblik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 08 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (lembaran negara republik indoensia tahun 2005 nomor 108, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4548);
5. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan kaunagan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438);
6. peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 119, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4139)
7. keputusan menteri dalam negeri nomor 43 tahun 1999 tengtang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain;
8. peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 03 tahun 2007 tentang retribusi pelayanan pasar (lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun 2007 nomor 03);
pasal 1 : objek retribusi pajak
pasal 2 : pasar kelas 1
pasal 3 : kelas pasar
pasal 4 : tata cara
pasal 5 : dengan ditetapkan
pasal 6 : peraturan bupati ini mulai berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2007.
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
