Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan danAnggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 79 Tahun 2021
PERJALANAN DINAS BUPATI,WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARADAN PIHAK LAIN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023, guna mendukung
kelancaran pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan
perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen biaya
perjalanan dinas dalam negeri dan mekanisme
pertanggungjawaban pelaksanaannya; perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perjalanan Dinas Bupati,Wakil Bupati, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil
Negaradan Pihak Lain.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 18 Tahun 2017; PP NO 12 Tahun 2019; PERPRES NO 33 Tahun 2020; PEMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PEMENDAGRI NO 1 Tahun 2023; PERDA NO 18 Tahun 2016; PERDA NO 1 Tahun 2022.
Peraturan PERBUP ini menetapka mengenai surat mentri dalam negri nomor : 900.1.15.2/15920/keuda tanggal 19 oktober 2023 perihal penjelasan pelaksaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintah daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
Lampiran File: 40 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 29 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 453
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka terdapat ketentuan pada Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 yang harus dilakukan penyesuaian sehingga perlu diubah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Permendagri No. 49 Tahum 2023; Perda Pesisir Barat No. 5 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
25 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas nilai tambah, dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, serta mengantisipasi tantangan di era globalisasi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada dalam meningkatkan daya saing usaha hasil produknya guna peningkatan kesejahteraannya;
b. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pemasyarakatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap Teknologi Tepat Guna (TTG);
c. Bahwa untuk tercapainya pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna, diperlukan adanya Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 1).
Dalam Perbup ini yang dimaksudkan pembentukan Posyantek adalah dalam rangka meningkatkan daya saing hasil usaha masyarakat sehingga alih TTG dapat dilakukan secara sistematik guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat Desa/Kelurahan, membantu masyarakat dalam mengembangkan dan menciptakan TTG serta menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan produsen/ pencipta TTG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
Jumlah Halaman 13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 28 Tahun 2023
Ketenagakerjaan - Standar/Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 286
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Natuna adalah nelayan yang memiliki resiko tinggi saat bekerja di laut, maka diperlukan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam melaksanakan aktivitasnya serta dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan jiwa dan jaminan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah uu No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 31 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 40 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 4 Th. 2023; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 7 Th. 2016 stdterakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 44 Th. 2015 stdd PP No. 82 Th. 2019; PermenKP No 18/PERMEN-KP/2016; Permenaker No. 5 Th. 2021; Prgub Kepri No. 51 Th. 2016
PERBUP ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
22 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 28 Tahun 2023
Tentang badan permusyawaratan desa - petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten lingga nomor 9 tahun 2017
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 255
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 36 Peraturan Daerah
Kabupaten Lingga Nomor Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No.2 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No.2 Tahun 2022; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2021; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.110 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendes PDTT No.16 Tahun 2019; Perda Kab.Lingga No.9 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu melakukan perlindungan informasi terhadap dokumen elektronik hasil dari sistem elektronik Pemerintah Daerah melalui sertifikat elektronik untuk memastikan keutuhan, keaslian, anti penyangkala, dan kerahasiaan dokumen elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2022;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang sertifikasi elektronik yang meliputi maksud dan tujuan, sertifikat elektronik, pelaksana pengelolaan dan pemilik sertifikat elektronik, penatalaksanaan sertifikat elektronik, pembinaan serta pengawasan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mana Jemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup;
3. Nilai Budaya Kerja;
4. Penerapan Budaya Kerja;
5. Monitoring Evaluasi dan Pembinaan; dan
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017; dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
Penjelasan 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2023
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga
Dan Standar Biaya Umum
Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa standar satuan harga dan standar biaya umum tahun anggaran 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023, perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023.
Materi pokok : Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023 sebagai berikut : Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memang peranan penring dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 54 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 7 (tujuh) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Srikandi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
