Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.327 peraturan dalam 0,014 detik

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Lembaga Wali Nanggroe

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Diubah dengan

QANUN Prov. NAD No. 10 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG LEMABAGA WALI NANGGROE
QANUN Prov. NAD No. 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe

Download file:

qanun aceh 8 tahun 2012.pdf

LEMBAGA WALI NANGGROE

2012

Qanun NO. 8, Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8 : 54 hlm.; https://jdih.acehprov.go.id/

Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.
Dasar hukum Qanun ini adalah UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; PP Nomor 19 Tahun 2010; Perpres Nomor 11 Tahun 2010; dan Inpres Nomor 15 Tahun 2005.
Qanun ini mengatur tentang Lembaga Wali Nanggroe dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe adalah: a. mempersatukan rakyat Aceh; b. meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian; c. menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan d. mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat. Prinsip Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai berikut: a. pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat; b. pembina keagungan dinul Islam, kemakmuran rakyat, keadilan, dan perdamaian; c. pembina kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan d. pembina/pengawal/penyantun pemerintahan Rakyat Aceh.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2012.
Lampiran file: 54 hlm.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Download file:

qanun aceh 9 tahun 2008.pdf

ADAT - ADAT ISTIADAT

2008

Qanun NO. 9, LD NAD Tahun 2008 Nomor 09 : 13 hlm.; https://jdih.acehprov.go.id/

Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

ABSTRAK:

Untuk menindaklanjuti Pasal 99 dan Pasal 162 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, perlu diatur Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam suatu qanun.
Dasar hukum Qanun ini adalah UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; dan Qanun Nomor 3 Tahun 2007.
Qanun ini mengatur tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat. Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat tersebut berpedoman pada nilai-nilai Islami.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008.
Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dinyatakan dicabut
Lampiran file: 13 hlm.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perdais DIY No. 3 Tahun 2...angan Kebudayaan.pdf

kebudayaan

2017

Peraturan Daerah Istimewa NO. 3, LD.2017/NO.12

Peraturan Daerah Istimewa tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Peraturan Daerah Istimewa tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013
Materi Pokok: Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Istimewa ini meliputi: a. Objek Kebudayaan; b. perencanaan; c. pemeliharaan; d. pengembangan; e. pengelolaan; f. tugas dan wewenang; g. penghargaan; h. peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten; dan i. peran dan tanggung jawab masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Jumlah Halaman: 24 HLM; Penjelasan : 19 Halaman

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Data Kekayaan Intelektual Komunal

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing di Perairan Indonesia

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah

Permenhub No. 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing Di Perairan Indonesia

Download file:

2023pmkemenhub014.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing Di Perairan Indonesia

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenhub No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing di Perairan Indonesia

Mencabut

Permenhub No. 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia
Permenhub No. 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing

Download file:

PM_4_Tahun_2022.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

PM_40_TAHUN_2018.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 123 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubuhan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

Permenhub No. 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia

Download file:

PM_123_tahun_2016.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 171 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Teritorial Indonesia Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenhub No. 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing Di Perairan Indonesia

Diubah dengan

Permenhub No. 123 Tahun 2016 tentang Perubuhan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia

Download file:

PM_171_Tahun_2015.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenhub No. 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing Di Perairan Indonesia

Download file:

PM_121_Tahun_2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2023.