Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 51/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Darah Nomor 3 tahun 2021.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Jenis Pendidikan; b. Persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar; c. Penyelenggaraan dan persyaratan program studi; d. Pendanaan tugas belajar; e. Jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan; f. Kedudukan PNS tugas belajar; g. Hak dan kewajiban PNS tugas belajar; h. Pembatalan dan penghentian tugas belajar; i. Pencantuman gelar akademik dan peningkatan pendidikan; j. Monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 51 Tahun 2022
petunjuk teknis - dana bantuan operasional - pendidikan kesetaraan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2022 /No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun adalah melalui pemberian dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya bantuan operasional Pendidikan Kesetaraan yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 77 Tahun 2020; PERMENDIKBUDRISTEK No 2 Tahun 2022; PERDA No 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung
kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur mengenai ketentuan umum, penganggaran dan besaran, penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, pengelola program, persyaratan dan penyaluran, penatausahaan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
16 hlm, Lampiran : 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Kedokteran di Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
a. bahwa beasiswa diberikan untuk mendukung Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mewujudkan
kesejahteraan dan meningkatkan taraf kesehatan
masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi;
b. bahwa beasiswa S-1 Jurusan Kedokteran diberikan kepada
masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan
setelah selesai pendidikan dapat mengabdi serta melayani
masyarakat sebagai tenaga medis di wilayah Kabupaten
Kuantan Singingi;
Dasar hukum Perbup ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14
Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
Perbup ini terdiri atas 3 Bab dan 14 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Beasiswa dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2022.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah di Kabupaten Gresik
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah angka putus sekolah di Kabupaten Gresik, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan untuk mengurangi angka putus sekolah melalui program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah (Jaketku);
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar yang merupakan tanggung jawab negara dan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
mengatur tentang program kejar paket tuntaskan putus sekolah di Kabupaten Gresik yang memuat perencaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut Program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah (Jaketku).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 No. 777
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan anti korupsi bagi peserta didik yang merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera; b. bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat yang adil, makmul dan sejahtera perlu diselenggarakannya pendidikan anti kroupsi sebagai dasar dan sekolah menengah pertama; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 maka Pemerintah kabupaten/kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 30 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 57 Tahun 2021; PP No. 17 Tahun 2010; PERMENDIKBUD No. 79 Tahun 2014.
Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kelas Khusus Olah Raga di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, menyebutkan
bahwa untuk menumbuhkembangkan prestasi olah raga di
lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat
dibentuk unit kegiatan olah raga, klub olah raga, kelas olah raga,
pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olah raga, serta
diselenggarakannya kompetisi olah raga yang berjenjang dan
berkelanjutan; bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan prestasi olah raga
pada lembaga pendidikan di Kabupaten Cilacap, maka
diperlukan pengaturan penyelenggaraan kelas khusus olah raga
di Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap
tentang Penyelenggaraan Kelas Khusus Olah Raga di Kabupaten
Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembinaan dan pengembangan olah raga melalui penyelenggaraan kelas
khusus olah raga pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Cilacap, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan,kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olah raga. Pembinaan dan pengembangan olah raga meliputi sebagai berikut pembinaan dan pengembangan pelatih olah raga untuk
ditempatkan pada satuan pendidikan; penyediaan sarana pelatihan olah raga; penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olah raga; pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olah raga pelajar; fasilitasi pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olah raga mahasiswa; fasilitasi pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi olah raga pendidikan; dan fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olah raga bagi peserta didik secara nasional maupun internasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 49 Tahun 2022
PENDIDIKAN - RINTISAN PENUNTASAN PENDIDIKAN DUA BELAS TAHUN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2022/No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dan untuk mengatur jenjang pendidikan minimal yang wajib
diikuti oleh masyarakat, maka Peraturan Bupati Brebes
Nomor 115 Tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan
Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes, perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun
2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas
Tahun Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) dan penghapusan ayat (3), perubahan Pasal 11 huruf b, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf d , Pasal 16 ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf d, Pasal 18 ayat (1), ayat (4), penambahan ayat (5), ayat (6), ayat (7).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 49 Tahun 2022
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
c. bahwa Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
Pasal 17(3) UUD 1945, UU No 20 Th 2003, UU No 39 Th 2008, UU No 23 Th 2014, PP No 17 Th 2010, PP No 82 Th 2019, Permendikbud No 45 Th 2019, Perda Kab Pesawaran No 45 Th 2021
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
Bahwa untuk menumbuhkan jati diri dan identitas daerah serta apresiasi terhadap seni tari daerah Indramayu dipandang perlu untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik melalui proses pembelajaran di sekolah Dan untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik melalui proses pembelajaran di sekolah diperlukan Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagairnana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Perpres No. 87 Tahun 2017; Permendikbud No. 57 Tahun 2014; Permendikbud No. 79 Tahun 2014; Permendikbud No. 20 Tahun 2016; Permendikbud No. 30 Tahun 2017; Permendikbud No. 15 Tahun 2018; Perda Prov Jabar No. 6 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jabar No. 15 Tahun 2014; Perda Kab. Indramayu No. 15 Tahun 2013; Perda Kab. Indramayu No. 8 Tahun 2015; Perbup Indramayu No. 5 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Kurikulum Muatan Lokal Seni Tari Daerah Indramayu Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Indramayu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 48 Tahun 2022
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal Pada Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal Pada Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung, dan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter anti korupsi;
b. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
c. bahwa dalam rangka mencapai maksud mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter anti korupsi dan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pesawaran
UU No 31 Th 1999, UU No 30 Th 2002, UU No 20 Th 2003, UU No 33 Th 2007, UU No 12 Th 2011, UU No 23 Th 2014, PP No 19 Th 2005, PP No 17 Th 2010, PP No 87 Th 2017, Permendagri No 80 Th 2015, Permendikbud No 64 Th 2013, Permendikbud No 65 Th 2013, Permendikbud No 66 Th 2013, Permendikbud No 79 Th 2014, Permendikbud No 23 Th 2015, Permendikbud No 20 Th 2018, Perda Kab Pesawaran No 4 Th 2021, Perbup Pesawaran No 41 Th 2020
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal Pada Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022.
30
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
