Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman penyelenggaraan rumah sakit bagi pemerintah daerah dan tenaga medis yang efektif, efisien dan berkualitas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.72 Tahun 1998, PP No.51 Tahun 2009, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.77 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Peraturan Internal Institusi (Corporate Bylaws), Penyelenggaraan Rumah Sakit; Komite; Staf Medis; Pemeriksa Internal; Dewan Pengawas; Pengelolaan Pegawai RSUD; Standar Pelayanan Minimal; ; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Bupati menetapkan Remunerasi berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin Badan Layanan Umum Daerah-Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah; bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2011; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perbup Boyolali No 7 Tahun 2010; Perbup Boyolali No 50 Tahun 2012; Perbup Boyolali No 6 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Hak dan Kewajiban, Kelompok Penerima Remunerasi, Remunerasi, Sumber Dana Remunerasi, serta Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
56 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja
rumah sakit, maka perlu menetapkan Remunerasi pada
Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PK.02/2006; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 4 Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
REMUNERASI;
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN;
BAB IV
SUMBER/KELOMPOK PENDAPATAN DAN PENDANAAN;
BAB V
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN JASA LAYANAN;
BAB VI
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN;
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2018
PERBUP Kab. Balangan No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 tahun 2003; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 61 Tahun 2007; Permenkes Nomor 85 Tahun 2015; dan Perda Kab. Balangan Nomor 10
Tahun 2009
Peraturan ini mengatur tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, meliputi: Ketentuan Umum; Asas, Maksud dan Tujuan; Kegiatan yang Dikenakan Tarid Pelayanan Kesehatan; Kebijakan Tarif Pelayanan Kesehatan; Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif; Pengelolaan Keuangan; Peninjauan Tarif Layanan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 17
Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada BLUD RSUD.
58 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Umum Derah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang Berasal dari Pejabat Fungsional
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan menjaga kesinambungan pelayanan rumah sakit sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur tentang organisasi, tata hubungan kerja, dan pengelolaan keuangan rumah sakit daerah sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian Direktur Rumah Sakit Urnum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang berasal dari Pejabat Fungsional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo Yang Berasal Dari Pejabat Fungsional.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pernerintah Nornor 11 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nornor 14 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Purworejo Nornor 92 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengangkatan Direktur, Pemberhentian, dan Hak Direktur dari Pejabat Fungsional guna memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Direktur yang berasal dari Pejabat Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2018
Badan Layanan UmumKepegawaian, Aparatur NegaraKesehatanPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 33
ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur
Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai
Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil
Tidak Tetap pada Pusat Kesehatan Masyarakat di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri
Sipil Tidak Tetap Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016; Keputusan Bupati Klaten Nomor 12/254-287 Tahun 2016;
DI dalam Peraturan Bupati diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Kewajiban, Hak dan Larangan
Bab III Formasi dan Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap
Bab IV Pengangkatan Pegawai BLUD Tidak Tetap
BAb V Pengembangan
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Pemberhentian Pegawai BLUD Tidak Tetap
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Pembiayaan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit umum Daerah Dayaku Raja.
ABSTRAK:
i ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) Peraturan Mentri Dalam negeri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, Maka Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang, Standar pelayanan minimal Rumah sakit Umum Daerah Dayaku Raja.
UUD Pasal 18 ayat (6) tahun 1945; UU No 27 Tahun 1959; UU No 3 tahun 1953; UU No 25 tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No.23 tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No 23 Tahun 2014; N0 23 tahun 2005; No 48 Tahun 2005; No 74 tahun 2012; No 23 Tahun 2005; No 61 tahun 2007; No 741 Tahun 2008; No.10 Tahun 2014; No 8 AThun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini Diatur Dengan Ketentuan Umum Pasal 1,2,3, jenis Pelayanan,Indikator,Standar,Batas Waktu Pencapai, uraian Standar Pelayanan Minimal Pasal 4,5, Pelaksanaan Pasal 6
,Penerapan pasal 7, Pembinaan dan Pengawasan Pasal 8 s/d 12
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
11hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit, maka perlu adanya Tata Kerja Dewan Pengawas sebagai acuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jorn bang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jornbang.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D).
Peraturan ini berisi:
1. Ketentuan umum;
2. Kedudukan, tugas dan wewenang dewan pengawas;
3. Pembentukan dewan pengawas;
4. Tata Kerja Dewan Pengawas;
5. Hubungan Kerja Dewan Pengawas;
6. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Dewan Pengawas;
7. Pelaksana harian Dewan Pengawas;
8. Pelaporan Dewan Pengawas;
9. Monitoring Perkembangan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Penilaian;
10. Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggung jawab,
beban kerja dan resiko kerja, serta tuntutan
profesionalisme terhadap pengelolaan Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo kepada Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai, maka perlu
diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Dewan
Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah
pada Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat diberikan remunerasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sidoarjo;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
625 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem
Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017
tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
mengatur mengenai penetapan remunerasi BLUD RSUD kabupaten sidoarjo. pengaturan meliputi: ketentuan umum, penerima remunerasi, besaran remunerasi, kewajiban , larangan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 54), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 7 halaman + 3 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
