Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola
konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya
volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin
beragam di Kabupaten Sukoharjo; bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo
selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik
pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan
sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara
komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar
memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi
masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat
mengubah perilaku masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal
26, Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 41 Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Sampah, perlu disusun peraturan
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan Sampah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Pertauran Bupati in idiatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Wewenang dan Tugas
Bab III Pengelolaan Sampah
Bab IV Peran Serta Masyarakat
Bab V Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2022.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah
ABSTRAK:
a. bahwa Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021;
b. bahwa agar pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah lebih berdaya guna dan berhasil guna dan tepat sasaran maka perlu mengubah Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 18 Tahun 2008, PP Nomor 7 Tahun 1986, PP Nomor 18 Tahun 2016, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 77 Tahun 2022, Perda Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016, Perda Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, sasaran, strategi dan pendekatan program desa merdeka sampah, komponen program, pengelolaan dan pelaksanaan program, sumber dan jumlah pendanaan, penyaluran bantuan keuangan, tata cara pengadaan barang/jasa, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, sanksi dan penghargaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2022.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 42 Tahun 2022
Lingkungan HidupPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi
dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkannya Undang–Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan
pelaksanaannya yang mengubah ketentuan mengenai
dokumen lingkungan hidup dari izin lingkungan menjadi
persetujuan lingkungan, maka perlu mencabut Peraturan
Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha
dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan di Kabupaten Kendal perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kendal Nomor 4
Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di
Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2022
penyelenggaraan - sanitasi - total - berbasis - masyarakat - di - kabupaten - ciamis
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2022/39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan akses air minum bersih dan sanitasi dasar di Kabupaten Ciamis perlu dilakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Ciamis.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/ 2011 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 /MENKES/PB/VIII/2005, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2021, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017.
Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higiene dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, Pemerintah Daerah dapat melibatkan tenaga ahli, lembaga pendidikan, lembaga donor, swasta, dan pihak terkait lainnya yang relevan. berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, mengamanatkan bahwa dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan Peraturan dan kebijakan teknis;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
34 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 39 Tahun 2022
Lingkungan HidupPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Kuningan No. 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatangan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Sanksi Adminisitratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 39 Tahun 2022
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat saat ini, maka dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Bupati tersebut dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketertiban Umum dan · Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bone secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Menegakkan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun
2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2016 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten
Bone Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.HAM.6.112.16
Tahun 2016);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.008.165.20);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone;
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Tahun 2018 tentang Indikator Pemerintah Kabupaten Bone;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BAB IV PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BABV TOGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
BAB VI PEMBINAAN
BAB VII PELAPORAN
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
PERATURANBUPATIBONE NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022
Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ABSTRAK
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
UU No 28 Th 1959, UU No 18 Th 2008, UU No 23 Th 2014, PP No 81 Th 2012, PP No 97 Th 2017, PermenLHK No P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 , Perda Kab Lampung Tengah No 3 Th 2010, Perda Kab Lampung Tengah No 4 Tahun 2021, Perda Kab Lampung Tengah No 16 Th 2018
Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ABSTRAK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 37/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IZIN PENEBANGAN POHON DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melestarikan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat dari kerusakan pohon dan/atau pemindahan taman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Ketentuan Perizinan;
b. Prosedur Perizinan;
c. Pemanfaatan;
d. Ketentuan penebangan pohon dan pemindahan taman;
e. Hak dan Kewajiban;
f. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektifitas
penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah
wajib menyelenggarakan pengelolaan
wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan risiko dengan
mempertimbangkan aspek biaya manfaat, kejelasan kriteria
dan metodelogi penilaian risiko, struktur pengelolaan risiko,
perkembangan teknologi informasi yang dilakukan secara
komperehensif atas tujuan strategis pemerintah Daerah
mempertimbangkan aspek biaya manfaat, kejelasan kriteria
dan metodelogi penilaian risiko, struktur pengelolaan risiko,
perkembangan teknologi informasi yang dilakukan secara
komperehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah
maupun kegiatan utama Perangkat Daerah;
. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi Intern Pemerintah, pimpinan instansi
pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1645
Undang-Undang Nomor 69 Tahun l958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM
Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
-
-
69 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2022 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang perlu menerapkan kebijakan penilaian resiko; berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012; . Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019; . Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Pengelolaan Risiko; Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pandeglang nomor 75 tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
