Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Logo dan Tagline City Branding Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membangun citra positif sekaligus
sebagai media promosi potensi Kota Tegal baik di dalam
maupun di luar Daerah, perlu diciptakan Logo dan Tagline City
Branding yang dapat mewakili semangat serta harapan
karakteristik Kota Tegal; bahwa untuk memastikan dan menjamin pemanfaatan,
penggunaan dan penerapan Logo dan Tagline City Branding
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dalam Peraturan
Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Logo dan Tagline City Branding Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Logo dan Tagline
Bab III Penggunaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:
Bahwa untuk Melaksanakan Pasal 10 Ayat (2), Pasal Ayat (3), Pasal 14 Ayat (5), Pasal 15 Ayat (3), dan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undnag-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Kewenangan;
Pengurangan dan Keringanan dan/Atau Pembebasan Retribusi;
Penetapan Pemungutan Retribusi;
Tata Cara Pelaksanaan dan Pemungutan Retribusi Tempat dan Olahraga;
Tata Cara Pembayaran dan Penentuan Tempat Pembayaran;
Penundaan Pembayaran Retribusi;
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi;
Tata Cara Penagihan dan Penghapusan Piutang yang Kadaluwarsa; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Restorative Justice di Wilayah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa Perlindungan Masyarakat Terhadap Korban dan Penjatuhan Sanksi yang di Lakukan Kepada Pelaku Harus Mengedepankan Pemulihan Keadaan Masyarakat dengan Memperlihatkan Nilai-nilai Kemanusiaan, Hukum yang Berlaku Serta Keadilan yang Berkembang di Masyarakat Kota Banjarmasin;
Bahwa Penyelesaian Permasalahan di dalam Masyarakat Sejalan dengan Adat Istiadat Atau Kebiasaan Khususnya Masyarakat Kota Banjarmasin yang Masih Melestarikan Budaya dalam Menyelesaikan Permasalahan Melalui Musyawarah Perdamaian dengan Prinsip Kekeluargaan, Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh;
Bahwa Solusi Penyesuaian Tindak Pidana dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dan Kebenaran dengan Mengindahkan Norma dan Kearifan Masyarakat dengan Dukungan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah yang Menjadi Kewenangannya dalam Bentuk Pemberlakuan Kebijakan;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada Huruf a, Hurud b, dan Huruf c, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Resrorative Justice di wilayah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Resrorative Justice di wilayah Kota Banjarmasin, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Kewenangan Pemerintah Daerah;
Persayaratan Penghentian Penuntutan;
Tempat, Waktu, Tata Cara Perdamaian;
Tim Pelaksana;
Sosialisasi;
Peran Serta Masyarakat;
Monitoring dan Evaluasi;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2022.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 155 Ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Ketentuan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 2004; Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 76 Tahun 2022.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Tempat Pembayaran, Penyetoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2022.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 86 Tahun 2022
PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - KEGIATAN - PERBAIKAN - RUMAH - TIDAK - LAYAK - HUNI
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 86, BD 2022/86
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni telah ditetapkan dengan Perwal No.53 Tahun 2020, namun seiring perubahan pola pengajuan dan penganggaran, Perwal termaksud perlu dilakukan penyesuaian dan perlu ditetapkan Perwal tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari APBD.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.24 Tahun 2007; UU No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.12 Tahun 2021; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permen PUPR No.07/PRT/M/2018; Permen PUPR No.22/PRT/M/2018; Permen PUPR No.29/PRT/M/2018; Perda Kota Bandung No.12 Tahun 2018; Perda Kota Bandung No.14 Tahun 2018; Perda Kota Bandung No.13 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria rutilahu, bentuk, persyaratan dan verifikasi CPB, sumber anggaran dan besaran bantuan, mekanisme penyaluran bantuan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
19 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus dan Hari Tertentu serta Atribut Pelayanan Karyawan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk Meningkatkan Kedisiplinan, Pengawasan, Estetika, Motivasi Kerja, Kewibawaan Serta Mewujudkan Keseragaman dan Identitas Karyawan di unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud dalam Huruf a Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus dan Hari Tertentu Serta Atribut Pelayanan Karyawan pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2019; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 50 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus dan Hari Tertentu Serta Atribut Pelayanan Karyawan pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus dan Hari hari Tertentu Serta Atribut Pelayanan Karyawan Rumah Sakit;
Biaya;
Pengawasan;
Sanksi;
Manajemen; dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Budaya Pemerintahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien, diperlukan pegawai Pemerintah Daerah yang memahami, memiliki, dan melaksanakan budaya pemerintahan, bahwa Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki budaya pemerintahan dengan nilai filosofi hamemayu hayuning bawana, dan ajaran moral sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, serta semangat golong-gilig perlu diselaraskan dengan nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif; bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022.
Materi pokok : Pelaksanaan Budaya Pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 9 HLM; Lampiran : 19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2022
Bahwa Sebagai Tindak Lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, untuk Mewujudkan Pengelolaan Data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat di pertanggungjawabkan , Mudah di Akses, dan dibagi Pakaikan Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia, Maka Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Satu Data.
Dasar Hukum; Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Badan Pusat Stantistik Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 078 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur Tentang Satu Data, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Prinsip Satu Data;
Penyelenggaraan Satu Data;
Koordinasi dan Kerjasama;
Pemanfaatan Data;
Pengendalian;
Pendanaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2022
PERWALI Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas
ABSTRAK:
Bahwa penggunaan Pakaian Dinas perlu diarahkan sejalan dengan pengembangan budaya daerah untuk memperkaya budaya bangsa, bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan penggunaan pakaian dinas, maka perlu mengatur penggunaan pakaian dinas pada Pemerintahan Daerah, bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020.
Materi pokok : Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota, Atribut Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Walikota dan Wakil Walikota, Pakaian Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
Mencabut : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 29 HLM; Lampiran : 59 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BD.2022/NO.62, LL KOTA PONTIANAK:76 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, menyatakan Wali Kota menetapkan Kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Roadmap Penguatan SIDa Kota Pontianak; Pelaksanaan Roadmap SIDa; Perubahan dan Pendanaan SIDa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
5 Halaman Peraturan dan 71 Halaman Penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
