Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 990 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Perum Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan Persero
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 9 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP Nomor 71 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura II
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 50 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Persero PT Pelabuhan Indonesia II
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 44 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Semen Baturaja
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 39 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Primissima
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP Nomor 37 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Padalarang
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP Nomor 36 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Kertas Padalarang
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 35 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kertas Leces
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 42 Tahun 2003 tentang Honorarium Bagi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Tunjangan Ketua Dan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  2. PP No. 11 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
Download file:
PP Nomor 34 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asdp Indonesia Ferry
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 16 Tahun 2013.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Mencabut
  1. PP No. 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos
Download file:
PP Nomor 15 Tahun 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan