Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 19 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PPK-BLUD RSUD;
BAB III
PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PPK-BLUD RSUD;
BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 37 Tahun 2018
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAHNON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD/Unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai; SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
Undang-UndangNomor 8 Tahun 1965; Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2013
Peraturan Bupati Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Meliputi: KETENTUAN UMUM, ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP, STATUS KEPEGAWAIAN BLUD NON PNS, PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON PNS, HUBUNGAN KERJA, JANGKA WAKTU PERJANJIAN PEGAWAI BLUD NON PNS, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BLUD NON PNS, GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BLUD NON PNS, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Tahun 2018/ No. 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, Pemerintah Kabupaten dapat mengatur pedoman pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah; bahwa pengaturan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, sehingga perlu ditetapkan kembali.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PERMENDAGRI Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 47 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pembentukan; BAB III Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; BAB IV Kewajiban dan Larangan; BAB V Keanggotaan dan Unsur Dewan Pengawas; BAB VI Persyaratan Dewan Pengawas; BAB VII Pengangkatan dan Pemberhentian; BAB VIII Masa Jabatan; BAB IX Sekretariat Dewan Pengawas; BAB X Honorarium; BAB XI Pembiayaan; BAB XII Tata Kerja; BAB XIII Hubungan Kerja Dewan Pengawas; BAB XIV Laporan Pertanggungjawaban dan Evaluasi; BAB XV Ketentuan Lain-lain; BAB XVI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara khusus mengatur mengenai Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan dan memberikan manfaat bagi pengelolaan kas Badan Layanan Umum Daerah, terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, sehingga perlu adanya Regulasi Daerah yang mengatur . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2014 .
Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Banjar , Meliputi : Ketentuan Umum ; Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ; Surplus ; Prosedur Penggunaan Surplus ; Pemantauan dan Evaluasi ; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang prima, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, serta memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung diperlukan logo sebagai simbol identitas rumah sakit; untuk memberikan landasan hukum dalam penggunaan logo rumah_ sakit, diperlukan suatu pengaturan dalam pelaksanaannya; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung.
Peraturan ini mengatur hal-hal yang mencakup Penetapan logo resmi, Deskripsi logo, Penggunaan logo, Hak cipta dan perlindungan logo, Sosialisasi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan identitas visual yang jelas dan resmi bagi RSUD Akhmad Berahim, sehingga dapat meningkatkan citra dan profesionalisme rumah sakit di mata masyarakat dan pengguna layanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan memperhitungkan biaya pelayanan berdasarkan unit cost atau perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis
pelayanan tertentu di puskesmas yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung . memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan puskesmas berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat . sebagai upaya untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah perlu adanya tarif yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan keuangan . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar Banjar .
Dasar Hukum : Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 ; Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 ; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2009 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2014 .
Peraturan Bupati Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit pelaksana teknis Puskesmas Di kabupaten Banjar, Meliputi : Ketentuan Umum ; Tarif Pelayanan Kesehatan ; Nama, Obyek Dan Subyek Tarif Pelayanan Kesehatan ; Jasa Pelayanan Kesehatan ; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif ; Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan ; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan pada BLU RSUD Dokter Agoesdjam Ketapang telah berkembang sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembayaran yang memadai melalui penetapan tarif
UU No.27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permenkes No.85 Tahun 2015, Perda No.7 Tahun 2006, Perbup No.36 Tahun 2007
Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek dan Wajib Tarif; Tarif Pelayanan Rumah Sakit; Pelayanan Yang Dikenakan tarif; Pelayanan Penunjang Medik; Pelayanan Penunjang Non Medik; Tata cara Pemungutan; Tata cara Pembayaran; Pengelolaan pendapatan Rumah Sakit; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2018.
Pencabutan Perbup No.39 tahun 2009 dan Perbup No.23 Tahun 2016
15 halaman dan 36 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pinjaman Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 36 Tahun 2018
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAHPADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan AnggaranBadan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2013
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan AnggaranBadan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Meliputi: KETENTUAN UMUM, PENYUSUNAN RBA, PENYUSUNAN IKHTISAR RBA, PENGAJUAN RBA, PENETAPAN RBA, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN, PERUBAHAN RBA DAN PERUBAHAN DPA, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 36 Tahun 2018
MANAJEMEN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS PARTISIPATIF DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MANAJEMEN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS PARTISIPATIF DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak yang cenderung mengalami kekerasan perlu mendapatkan informasi, perlindungan dan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan manajemen penanganan pengaduan masyarakat yang berbasis partisipatif yang khusus dibentuk
dan ditugaskan untuk memberikan penanganan dalam bentuk pemberian informasi, perlindungan dan pelayanan.
UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU NO. 23 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 23 Tahun 2011; KEPRES No. 88 Tahun 2002; PMNPPPA RI No. 01 Tahun 2010; PERDA No. 9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Hak Pengadu dan Kewajiban Pengelola, Sarana dan Manajemen pengaduan, Pelaporan dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat