Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis untuk Optimalisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan untuk mempermudah
pelayanan pembayaran, perlu penugasan kepada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
persampahan/kebersihan, Pemerintah Daerah
meningkatkan pelayanan persampahan/ kebersihan
melalui Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai
peran dalam melakukan optimalisasi retribusi;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan
ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentangBadanUsahaMilikDaerah,danPasal54ayat
(7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes,
Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan
kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis untuk
mendukung perekonomian daerah dan
menyelenggarakanfungsikemanfaatanumumtertentu
dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan
kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Baribis untuk Optimalisasi Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan dengan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Subjek dan Objek Penugasan, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai
ABSTRAK:
a. bahwa penggunaan plastik sekali pakai yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan jumlah sampah plastik karena sampah plastik sekali pakai sulit terurai secara alami, sehingga akan mengganggu kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan hidup;
b. bahwa guna mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, indah dan sehat serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 201 7 ten tang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu mengatur pengurangan penggunaan plastik sekali pakai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 18 Tahun 2008; UU 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.l/ 10/2019; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 92 Tahun 2020;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai meliputi jenis Plastik Sekali Pakai sebagai berikut:
a. Kantong Plastik;
b. Sedotan Plastik; dan
c. Polystaerina (Styrofoam).
Upaya Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha dan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup SeKabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 36)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturana. Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 112 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 14 (empat belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan
Sampah di Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup SeKabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah, kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 94 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 12 (dua belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20
ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (5), Pasal 42A,
Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 8 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kawasan Tertib Lalu Lintas, Penertiban Tuna Sosial, anak Terlantar dan Anak Jalanan, Izin Penyelenggaraan Hiburan Umum, Kawasan Bersih Udara, Penggunaan Sumber Air Tanah dan Pembuangan Air Kotor, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Tata Cara Tindakan Tangkap Tangan, Tata Cara Pemberian Penghargaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 36 Tahun 2023
PENANGANAN DAN PENGURANGAN SAMPAH-LINGKUNGAN HIDUP
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENANGANAN SAMPAH DAN PENGURANGAN SAMPAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 (ayat 1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Persampahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2019
Pengurangan sampah meliputi kegiatan :
a. Pembatasan timbulan sampah;
b. Pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
c. Pendauran ulang sampah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, maka untuk menunjang kelancaran tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilaksanakan perumusan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 136 Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
Peratura ini memuat tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBATASAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang pasal 3 (ayat 1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016
Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai bermaksud untuk mengurangi timbulan sampah dan peredaran sampah plastik sekali pakai dari sumber penghasil sampah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta birokrasi yang lincah, dimanis, dan profesional guna meningkatkan kinerja pemerintahan, perlu
melakukan penyesuaian sistem kerja dan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan admnistrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum mengenai mekanisme kerja di lingkungan pemerintah daerah, perlu pengaturan secara komprehensif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM,MEKANISME KERJA PERANGKAT DAERAH,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
-
-
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 42, Pasal 63, Pasal 96 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum. 1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, diatur pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1 /3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pembentukan MPA, organisasi MPA, sarana dan prasarana, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, dan hak MPA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
