Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.273 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengelolaan Sekanak Kerihin

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

PERWAKO-16-2017.pdf

sekanak kerihin-pengelolaan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, LD.2017/NO.16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Sekanak Kerihin

ABSTRAK:

Kawasan Sekanak merupakan kawasan bersejarah sejak era Kesultanan Palembang Darussalam hingga era Kolonial Belanda. Bangunan-bangunan di Kawasan Sekanak berada di Jalan Depaten hingga Jalan Gede Ing Suri dan Sungai Sekanak yang merupakan bangunan yang masuk kategori Bangunan Cagar Budaya. Oleh karena itu, kawasan sekanak perlu ditetapkan sebagai Kawasan Sekanak Kerihin (Sekanak Dahulu Kala) agar kawasan tersebut dapat dilindungi dan dilestarikan sebagai warisan sejarah dan cagar budaya dengan menetapkan perwako ini.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 39 Tahun 2007; Perwako No. 63 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pengelolaan sekanak kerihin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Kawasan Sekanak Kerihin yang selanjutnya disebut Sekanak Kerihin atau Sekanak Dahulu Kala adalah Kawasan yang terletak antara Sungai Sekanak ke arah Jalan Depaten hingga Jalan Gede Ing Suro, yang mempunyai nilai sejarah era Kesultanan Palembang Darussalam hingga era Kolonial Belanda dan juga memiliki bangunan-bangunan tua yang berusia lebih dari 50 tahun serta memiliki sejarah yang bernilai tinggi, yang masuk dalam kategori Bangunan Cagar Budaya. Menetapkan sekanak kerihin sebagai kawasan yang dilindungi dan dilestarikan. Setiap orang dilarang mendirikan bangunan baru dan merubah bentuk bangunan yang ada di Sekanak Kerihin. Dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi untuk mengawasi dan mengelolanya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
Akan ditetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Monitoring dan Evaluasi
3

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Pembentukan Lembaga Adat

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Palembang No. 52 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Pembentukan Lembaga Adat

Download file:

PERWAKO-13-2017.pdf

lembaga adat-adat istiadat

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, LD.2017/NO.13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Pembentukan Lembaga Adat

ABSTRAK:

Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, perlu mengganti Peraturan Walikota Palembang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat lstiadat serta Pembentukan Lembaga Adat.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2007, Permendagri No. 39 Tahun 2007; Perda No. 9 Tahun 2009; Perwako No. 63 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat lstiadat serta Pembentukan Lembaga Adat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menugaskan kepada Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Camat dan Lurah untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat lstiadat serta Pembentukan Lembaga Adat. Menunjuk Dinas Kebudayaan untuk melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di Kota Palembang.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
Mencabut Peraturan Walikota Palembang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat lstiadat serta Pembentukan Lembaga Adat
3

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangkaraya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

PERWALI NO. 12 TAHUN 2017.pdf

Kepegawaian

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2017/12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangkaraya

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya; b. bahwa dalam rangka pencapaian kineija promosi pariwisata dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Tata Kerja, Persyaratan, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/ HK.001/MKP/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ORGANISASI; BAB III TATA KERJA; BAB IV PERSYARATAN; BAB V PENGANGKATAN; BAB VI PEMBERHENTIAN; BAB VII PENDANAAN DAN PELAPORAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2017.
7 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata Di Wilayah Kota Bogor

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

20190206042842.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lingkungan Hidup Pariwisata dan Kebudayaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERWALI_NO_1_TAHUN_2017.PDF

TARIF PELAYANAN - LINGKUNGAN HIDUP - PEMBANGUNAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD. 2017/No.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta

ABSTRAK:

Bahwa dengan meningkatnya laju inflasi di Kota Surakarta maka tarif layanan dalam Peraturan Walikota Nomor 1-H Tahun 2012 dirasa sudah tidak dapat memenuhi standar kebutuhan material maupun jasa layanan di Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta, sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetaokan Peraturan Walikota Surakarta tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-C Tahun 2014
Peraturan Walikota ini memuat mengenai tarif yang dikenakan dalam hal pembangunan solo technoparl berserta dengan penerimaan dan sumber pengeluaran yang diberikan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-H Tahun 2012
10 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 125 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Uraian Tugas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

PERWALI NO 125 THN 2016 edit searchable.pdf

PERANGKAT DAERAH - TATA KERJA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 125, BD.2016/NO.125

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang uraian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang uraian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin; meliputi Ketentuan Umum; Uraian tugas pada Dinas, Sekretariat, Bidang Pengembangan Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang SDM Pariwisata, Bidang Kebudayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
22 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 115 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kampung Wisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perwal No 115 Tahun 2016 ...n Kampung Wisata.pdf

KAMPUNG WISATA - PENYELENGGARAAN

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 115, BD.2016/NO.116

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung kegiatan kepariwisataan yang berbasis potensi wilayah baik daya tarik alam, kehidupan sosial masyarakat, seni budaya dan tradisi, kerajinan dan kuliner, maka perlu adanya program dan kegiatan pada Kampung Wisata di wilayah Kota Yogyakarta. Program dan kegiatan pada Kampung Wisata perlu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat karena kegiatan Kampung Wisata memiliki nilai strategis dan efek ekonomi yang sangat luas.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 , Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015.
Prinsip penyelenggaraan Kampung Wisata meliputi pembangunan ekonomi, sosial budaya yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjaga keunikan, keaslian, kearifan lokal, dan bersifat spesifik. Persayaratan teknis sebagai sebuah Kampung Wisata adalah aktifitas masyarakat berbasis masyarakat Comunity Base Tourism (CBT), memiliki daya tarik sebagai potensi unggulan, ketersediaan tempat sebagai pusat kegiatan masyarakat, dan ketersediaan konsep dan visi misi. Persyaratan administrasi pembentukan Kampung Wisata meliputi warga Kampung setempat mengajukan surat permohonan untuk menjadi Kampung Wisata dengan diketahui oleh Ketua RT, RW dan tokoh masyarakat, menyusun pengurus Kampung Wisata yang disahkan oleh Lurah setempat, profil Kampung Wisata, dan program kerja pengurus Kampung Wisata.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
10 HLM;-

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 84 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

PERWALI NO 84 THN 2016 edit searchable.pdf

Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, BD.2016/NO.84

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Kota Banjarmasin, dengan isi singkat sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas Pokok dan Fungsi; 3. Tata Kerja; 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
14 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 45 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

PERWALI NO. 45 TAHUN 2016.PDF

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BD. NO. 2016/45, LL KOTA AMBON : 34 HLM.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pengembangan potensi Pariwisata di Kota Ambon perlu adanya penetapan pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kota Ambon. Dengan adanya penetapan pelaksanaan Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP), maka bagi semua usaha yang bergerak di bidang Pariwisata dapat memiliki legalitas kepastian usaha secara menyeluruh dan terpadu di Kota Ambon. Dalam rangka penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Kota Ambon.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Noihor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; eraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2011; dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 42 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Peraturan Walikota Palopo...or 42 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, LK.2016/NO.42

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota . Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; c. Walikota adalah Walikota Palopo; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD; e. Dinas Kebudayaan Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; f. Kepala Dinas Kebudayaan adalah Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo; g. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo h. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo; i. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo; j. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo; k. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo; 1. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo; m. Rincian Tugas adalah kewenangan yang melekat dalam Jabatan Struktural pada Dinas Kebudayaan Kota Palopo. BABD SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Pengembangan Seni, terdiri atas; 1) Seksi Hiburan dan Pementasan; 2) Seksi Pengembangan Seni; 3) Seksi Kelembagaan Kesenian. d. Bidang Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman, terdiri atas; 1) Seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah; 2) Seksi Promosi Nilai Budaya dan Adat lstiadat; 3) Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya. f. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD); g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Kebudayaan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Pertama KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Dinas Kebudayaan mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Walikota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah. (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kebudayaan mempunyai Fungsi : a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Kebudayaan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Kebudayaan; c. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Kebudayaan; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Kebudayaan mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. merumuskan program kerja Dinas Kebudayaan sebagai pedoman kerja; c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kebudayaan; d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan; e. mengsinkronisasikan, rencana/program pembangunan Kebudayaan secara terpadu berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota; f. melakukan konsultasi dan membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah/instansi lingkup Pemerintah Kota Palopo dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya; g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Kebudayaan di lingkungan Dinas Kebudayaan; h. memberikan masukan dan usul serta saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah di Bidang Kebudayaan; i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan; j. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Kebudayaan; k. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan; 1. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi: a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengkoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi Kebudayaan; 1. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; n. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan Kebudayaan; o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; q. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. menilai prestasi kerja bawahan; dan t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga serta urusan administrasi kepegawaian dan aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rfncfan Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindah tanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekreta.ris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola database Dinas dan tindak lanjut basil pemeriksaan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincf.an Tu.gas, sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; J. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksa.an; dan k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENGEMBANGAN SENI Paragraf 1 Bidang Pengembangan Seni Pasal 8 (1) Bidang Pengembangan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pengembangan Seni mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pengembangan Kesenian, Hiburan dan Sarana Kesenian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membimbing mengendalikan dan mengawasi seksi Hiburan, seksi Pengembangan Seni, seksi Sarana Hiburan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) , Kepala Bidang Pengembangan Seni, mempunyai Fungsi: a. perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang Pengembangan Seni; b. pelaksanaan program kerja tahunan di bidang Pengembangan Seni; c. perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Seni; d. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Seni; e. penyusunan standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengembangan Seni; f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Seni; g. pelaksanaan administrasi di bidang Pengembangan Seni; h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang Pengembangan Seni; dan i. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Pengembangan Seni. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan Seni, mempunyai Rincian Tugas : a. mengoordinasikan pengembangan kesenian; b. mendata sarana kesenian; c. menyiapkan rekomendasi kesenian; d. memantau dan mengevaluasi pengelolaan sarana kesenian; e. melakukan pengarahan terhadap seksi-seksi dibawahnya; f. melakukan pembinaan terhadap pengembangan kesenian; g. melaksanakan Sosialiasasi Pengembangan Kesenian; h. melakukan Pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni; i. menyusun kebijakan, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengembangan Seni ; j. melakukan analisis data bidang Pengembangan Seni; k. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang Pengembangan Seni; 1. membuat laporan hasil kegiatan bidang Pengembangan sarana Pariwisata serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; m. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan; n. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Biburan dan Pementasan Pasal 9 (1) Seksi Hiburan dan Pementasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Hiburan dan Pementasan mempunyai Tugas Pokok memantau dan melaksanakan kegiatan hiburan dan pementasan seni; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Hiburan dan Pementasan mempunyai rincian tugas: a) memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Seksi Hiburan dan Pementasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c) memeriksa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan yang direncananakan; d) menginventarisir segala kegiatan hiburan; e) memfasilitasi pelaksanaan pentas seni; fl melakukan pembinaan pelaku industri hiburan; g) membuat laporan hasil kegiatan Seksi Hiburan dan Pementasan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h) Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi hasil kerjanya; i) menilai prestasi kerja bawahan; dan j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengembangan Seni Pasal 10 ( 1) Seksi Pengembangan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pengembangan Seni mempunyai Tugas Pokok melakukan pengembangan kesenian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Seni mempunyai rincian tugas: a) memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Seksi Pengembangan Seni sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c) memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan yang direncananakan; d) mengumpulkan program dan kegiatan sanggar seni; e) membina dan memantau pengembangan sanggar seni; f) menginventarisir jenis-jenis kesenian tradisional; g) melakukan sosialisasi pelestarian seni tradisional; h) membuat laporan basil kegiatan Seksi Pengembangan Seni serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penetuan kebijakan; i) mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi basil kerjanya; j) menilai prestasi kerja bawahan; dan k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Kelembagaan Kesenian Pasal 11 ( 1) Seksi Kelembagaan Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Kelembagaan Kesenian mempunyai Tugas Pokok memantau dan mendata lembaga dan sarana kesenian; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kelembagaan Kesenian, mempunyai Rincian Tugas: a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Seksi Kelembagaan Kesenian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan yang direncanakan; c. mendata semua lembaga kesenian; d. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan lembaga kesenian; e. memantau kegiatan lembaga kesenian; f. menyiapkan bahan sosialisasi pengelolaan lembaga kesenian; g. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan pengelolaan lembaga kesenian; h. menyiapkan bahan pengawasan kegiatan pengelolaan lembaga seni; i. membuat laporan basil kegiatan seksi kelembagaan kesenian serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerja bawahan. k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG BUDAYA ADAT ISTIADAT DAN PERMUSEUMAN Paragraf 1 Bidang Budaya Adat lstiadat dan Permuseuman Pasal 12 (1) Bidang Budaya Adat lstiadat dan Pennuseuman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman mempunyai Tu.gas Pokok : mengelola kegiatan pembinaan kebudayaan, pelestarian dan perlindungan Cagar Budaya, Benda-benda Purbakala dan Pennuseuman; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) , Kepala Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman, mempunyai Fungsi: a. perumusan dan penyusunan program kerja ta.hunan di bidang Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman; b. pelaksanaan program kerja ta.hunan di bidang Budaya dan Adat lstiadat dan Permuseuman; c. perumusan kebijakan di bidang Budaya Adat lstiadat dan Permuseuman; d. pelaksanaan kebijakan di bidang Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman; e. penyusunan standar, prosedur, dan kriteria di bidang Budaya Adat lstiadat dan Permuseuman; f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman; g. pelaksanaan administrasi di bidang Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman; h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang Budaya Adat lstiadat dan Permuseuman; dan i. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dan ayat (3), Kepala Bidang Budaya Adat lstiadat dan Permuseuman mempunyai Rincian Tugas: a) memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c) memeriksa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai yang direncanakan; d) membuat laporan hasil kegiatan bidang serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; e) menilai prestasi kerja bawahan; dan f) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf Kedua Seksi Museum. Purbakala dan Peninggalan Sejarah Pasal 13 ( 1) Seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah mempunyai Tugas Pokok : menyelenggarakan kegiatan penataan museum, dan pelestarian kepurbakalaan dan peninggalan sejarah. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah mempunyai Rincian Tugas : a) memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c) melaksanakan Penyusunan dan Analisis Data bahan Pengembangan, Pemanfaatan dan Akreditasi Museum; d) melakukan Inventarisasi, Penyusunan Data Base dan Sistem Informasi Museum, Pubakala dan Peninggalan Sejarah; e) menata museum dan monumen; f) menambah dan memelihara isi museum; g) melaksanakan upanya perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan peninggalan sejarah; h) memberikan fasilitas pelanyanan kunjungan ke museum; i) memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai yang direncanakan; j) membuat laporan hasil kegiatan Seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; k) mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; 1) menilai prestasi kerja bawahan; dan m) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Promosi Nllai Budaya dan Adat Istiadat Pasal 14 (1) Seksi Promosi Nilai Budaya dan Adat Istiadat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Promosi Nilai Budaya dan Adat Istiadat mempunyai Tugas Pokok : menyelenggarakan kegiatan promosi dan menggali sejarah budaya adat; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi Nilai Budaya dan Adat Istiadat, mempunyai Rinclan Tugas : a) memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan seksi Promosi Pengembangan Seni sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c) menggali sejarah Budaya adat Luwu dan adat budaya umumnya; d) membuat dan melestarikan cerita rakyat; e) menjaga dan melestarikan situs budaya tana Luwu; fJ memfasilitasi penelitian dan pembuatan buku sejarah; g) melaksanakan penyululuhan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat; h) memberikan pelayanan informasi dan promosi event-event kebudayaan; i) memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai yang direncanakan; j) membuat laporan basil kegiatan seksi pengendalian barang dan kebutuhan pokok serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; k) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; I) menilai prestasi kerja bawahan; dan m) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya Pasal 15 ( 1) Seksi Pendataan dan Pelaporan Keragaman Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan Keragaman Budaya mempunyai Tugas Pokok: menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pelaporan keragaman budaya; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya mempunyai Rincian Tugas: a) memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan seksi Pengelolaan Keragaman Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c) mengumpulkan dan menyiapkan bahan masukan kepada atasan dalam rangka konsultasi dengan pemerintah kota palopo maupun kerja sama dengan dinas otonom lainnya; d) menyiapkan format dan melakukan kegiatan pendataan dan pelaporan keragaman budaya dan peninggalan sejarah lainnya; e) menyusun profil keragaman budaya; f) memonitoring, mengevaluasi dan membuat pelaporan klasifikasi aneka ragam budaya; g) menyiapkan dan menyusun bahan serta mengkoordinir pelaksanaan kegiatan informasi keragaman budaya; h) memeriksa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai yang direncanakan; i) membuat laporan hasil kegiatan seksi Pengelolaan Keragaman Budaya serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j) menilai prestasi kerja bawahan; dan k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 16 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Kebudayaan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kebudayaan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kebudayaan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kebudayaan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kebudayaan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. . • BAB VII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB VIII P E N U T U P Pasal 24 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 09 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kata Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kata Palopo
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT