Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah dilaksanakan evaluasi berkaitan dengan biaya penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 96 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Jenis Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa besaran tarif retribusi jasa usaha pada jenis retribusi rumah potong hewan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, Dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Banjar Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, menyatakan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, Sehingga dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di wilayah Kota Banjar, perlu adanya Perubahan Tarif Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Jenis Retribusi Rumah Potong Hewan, Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Jenis Retribusi Rumah Potong Hewan di Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Objek Retribusi, Perubahan Besaran Tarif, Sarana Pemungutan Retribusi, Penyetoran Hasil Pembayaran Retribusi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
7 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 93, BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 93
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang- Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014
tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah ‘Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, .Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, .Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015, .Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 24 Tahun 2015, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 91 Tahun 2021
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 adalah sebesar Rp. 536.667.000,- (Lima Ratus Tiga PuluhEnam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan rincian alokasi untuk masing-masing Desa sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 93, BD 2021/Nomor 93 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Penyedotan Dan Pengolahan Air Limbah Domestik Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 91 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Jasa Penanganan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 91 Tahun 2021
PERWALI Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nonior 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong
Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021;
Peraturan Walikota mengatur 15 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tata Cara Pengalokasian Pan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah, BAB III Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah, BAB IV Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah, BAB V Pelaporan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah, BAB VI Penundaaan Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi, BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018.
Materi pokok: Insentif Pemungutan Retribusi, Pemanfaatan dan Besaran Retribusi, dan Pengangaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
Jumlah Halaman : 7 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 90 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasdi pendapatan asli daerah dari pajak daerah khususnya pajak reklame perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD Pasal 18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.19 Tahun 1997, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.135 Tahun 2000, PP No.136 Tahun 2000, PP No.14 Tahun 2005, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, PP No.109 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, PP No.24 Tahun 2019, Perda No.2 Tahun 1987, Perda No.10 Tahun 2010, Perda No.2 Tahun 2013, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2019, Perda No.11 Tahun 2020, Perwako No.39 Tahun 2011, Perwako No.67 Tahun 2012
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Jenis-Jenis Reklame, Ketentuan Penayangan Reklame, Ketentuan Pemasangan dan Pelarangan Reklame, Tata Cara Pendaftaran Reklame, Dasar Pengenaan, Tarif fan Perhitungan Pajak, Tata Cara Penerbitam Surat Keterangran Pajak Daerah Dan Pembayaran, Ketentuan Penyelenggaraan Reklame, Ketentuan Pengenaan Pajak Reklame, Ketentuan Pengawasan, Penerbitan Dan Pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
Peraturan ini memiliki 23 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No5 Tahun 2021 ttg Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (8), Pasal 8 ayat (9), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentangPemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.
Dasar hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2021.
Materi pokok: data Transaksi Usaha, Pelaporan data Transaksi Usaha, Pelaporan Pajak, Penggunaan Sistem Daring, pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2021.
Jumlah Halaman : 14 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
