Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perpanjangan Dispensi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk Dalam Masa Transisi Berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap status hak sipil penduduk, melalui tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya menyangkut akurasi data kelahiran, sejalan Surat Edaran Mendagri Tanggal 11 Juni 2007 Nomor 474.I/1274/57 dan tanggal 11 September 2007 Nomor 474.1/3827/MD serta surat Mendagri tanggal 10 Agustus 2009 Nomor 472.11/2945/59 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diatur dengan Perwali No. 52 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008, perlu dilakukan perpanjangan pelayanan pencatatan kelahiran penduduk secara dispensasi. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 88 Tahun 2004; Permendagri No. 28 Tahun 2005; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 2 Tahun 2009; Perda No. 3 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perpanjangan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 56 Tahun 2009
Kependudukan dan PerkawinanPariwisata dan Kebudayaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Palembang No. 13 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Pembentukan Lembaga Adat
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Pembentukan Lembaga Adat
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan BAB XII PENUTUP Pasal 30 Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Pemberdayaanm Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta Pembentukan Lembaga Adat, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 tanggal 29 Mei 2009, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 5 tahun 2007; Permendagri No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 52 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta pembentukan lembaga adat
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 49 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kawasan Permukiman Kota Citra Graha Di KM 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa pecumahan merupakan kelompok rumah yang
berfungsi sebagai tempat linggal yang ditengkopi
dengan sarana elan orasarana lingkungan yang
terstruktur; bahwa untuk Lerwuiudnya lingkungan human yang
borkuaidas, perlu diatur dun ditetapkan dengan
Peraturan Walken' tentang Kawasan Permukiman Kota
Citra Graha di Km 18 Keturahan Landasan Lain Baud
Kecamatan Liang Anggang Kota Bantarbaru;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-UrKlang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 38 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Paraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemenntah Nomor 80 Tabun 1999; Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tabun 2004; Peraturan Pemenntah Nomor 36 Tabun 2005; Peraturan Pemenntah Nomor 34 Tahun Tahun 2006; Peraturan Pemenntain Nomor 26 Tahun 2008; Peratumn Menton Dalam Negen Nomor 8 Tahun 1998; Keputusan Menten Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 327/KPTSMA/2002; Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 147 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjamaru Nomor 2 Tahun 2008; Keputusan Walikola Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000; Keputusan Waliketa F3anmebaru Nemec 262 Tahun 2004; Keputusan Waiikota Banjarbaru Homer 27.A Tahun 2009.
Peraturan Walikota tentang Kawasan Permukiman Kota Citra Graha Di KM 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Langgang Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup Rencana Kawasan; Pengendalian Pembangunan; Pengawasan Dan Pembinaan; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2009.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 35 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 33 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan status pribadi dan status hukum Peristiwa
Kelahir~ d~am penerbitan Akta Kelahiran di wilayah Kota Magelang,
perlu diberikan perpanjangan dispensasi masa dispensasi Pelayanan
Pencatatan Akta Kelahiran; bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut huruf a perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perpres No 25 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 10 tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Oispensasi pelayanan Akta Kelahiran diberikan kepada penduduk Warga
Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Paeraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 2 tanggal 26 Mei 2009, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 2 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2009.
2 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberlakuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Banjarbaru Dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Wilma untuk mengimplernentieekan amanal Petal 82 ayat 0.1
Undang-Undang Nonni; 32 Tabun 2006 tc-nuing Adrnmistrissi
Kependuthduin Jan Pasal 71 Jan 72 Pcraturan Pemenntall
Nomor 37 Tabun 2007 tentane Pelaksarukin I ndarig-Undang
Nome 23 Tatum 2()( tcntang Administram Kcpendudukan,
shimmy perlu nimbi-el:auk= ;easels-nate:ado Administrnsi
Kcpensludukan di Kota Baniarharu dengan Aplikasi Sisk=
Infomuisi Adminismssi Kepcndudukan ISIAK) dan Pericatatan
Sipil; holiwa herds:Lark= patimbangan scbagjmana dimaksud bumf a
di alas. sarnbil menung,spu diundangkiumys Pentium:1 Daendi
Kota Hama:ham tcntang Penyelenggaraan Admininnisi
Keperidudulum Kota Ltanjarbaru dengan Aplikasi Sisicm
Infomiasi Adminisuasi Kependudukan (SIAK) dan Pennant=
Sipil pa= mcnctapkan dengan Pentium Walikow;
Undang-Unibmg Nomor 9 rah= 1992; Undang-Undang Nomor 9 lahun 1999; Undans-Undanit Nomor 10 Tabun 2004; Undang-Unding Nomor 32 lahun 2004; IndangNomor 12 Fallon 2006; Undang-Cndang Nomor 'Velum 2006; Pcrthumn Pcinctinuth Nornor 65 Fahun 2005; Pcraturan Pernerintah Nomor 37 Tabun 2007; Petaturan Paints-Muth Nonsor 38 Tabun 2007; Penman Parnenniali Nornor 41 Tabun 2007; Parana= Porsickn Republik Indonesia Nomor 25 Tabun 2008; Peratunin Drab Kota Banjarbaru Nomor 4 Fabian 2007; Peraturan !Tacna,' Kota Elantatbani Nomor 2 Tahun 2008; Penuuran Dacrah Kota Baniatharu Nomor 11 Nihon 2008.
Peraturan Walikota tentang Pemberlakuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Banjarbaru Dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dan Pencatatan Sipil yang berisi; Ketentuan Umum; Hak Dan Kewajiban Penduduk Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dan Pencatatan Sipil; Pelaksana Kewenangan; Pendapatan Penduduk; Bagian Kesatuan Pencacatan Kelahiran; Data Dan Dokumen Kependudukan Baja ; Database KEpendudukan, Pemanfaatan Dan Pelaporan Data; Penatausahaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2009.
21
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 11 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 7 Serie E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
