Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Koridor Jalan Hayam Wuruk, Jalan Dr. Cipto Dan Kawasan Alun-Alun Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pedoman terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan di Kawasan Koridor Jalan Hayam Wuruk, Jalan Dr. Cipto dan Kawasan Alun-alun Kota Pekalongan di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) serta untuk kepentingan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Koridor Jalan Hayam Wuruk, Jalan Dr. Cipto dan Kawasan Alun-alun Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2010; UU No 1 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 15 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 6 tahun 2010; Perda No 3 Tahun 2009; Perda No 15 Tahun 2009; Perda No 30 tahun 2011; Perda No 8 Tahun 2013; Perda Kota Pekalongan No 4 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, RTBL, Ketentuan Sanksi dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 811 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Panduan Rancang Kota Pusat Pelayanan Kota Alun-alun
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Pasal 74 ayat (2) huruf a, perwujudan optimasi fungsi dan pelayanan Pusat Pelayanan Kota dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau Panduan Rancang Kota. Kawasan Pusat Pelayanan Kota Alun-alun merupakan kawasan strategis Kota karena mempunyai
pengaruh yang sangat penting terhadap wilayah yang lebih besar, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Panduan Rancang Kota Pusat Pelayanan Kota Alun-alun
UU No 5 Tahun 1960; UU No 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 18 Tahun 2008; UU No 22 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 15 Tahun 2010; PP No 68 Tahun 2010; PERDA Kota Bandung No 8 Tahun 2008; PERDA Kota Bandung 19 Tahun 2009; PERDA Kota Bandung No 5 Tahun 2010; PERDA Kota Bandung No 18 Tahun 2011; PERDA No 10 Tahun 2015
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Panduan Rancang Kota Pusat Pelayanan Kota Alun-Alun, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan dan Lingkup; 3. Materi Pokok PRK; 4. Program Bangunan dan Lingkungan; 5. Panduan Rancang Kawasan; 6. Perangkat Penunjang Pengembangan Kawasan; 7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
71 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 809 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Teknik Pengaturan Zonasi Melalui Penerapan Pengalihan Hak Membangun
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 313 ayat (2) huruf i Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015–2035, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Teknik Pengaturan Zonasi Melalui Penerapan Pengalihan Hak Membangun
UU No 28 Tahun 2002; UU NO 26 Tahun 2007; UU No 1 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 36 Tahun 2005; PP No 15 Tahun 2010; PP No 68 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 74 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PERMENDAGRI No 1 Tahun 2018; PERDA Kota Bandung No 5 Tahun 2010; PERDA Kota Bandung No 18 Tahun 2011; PERDA Kota Bandung No 10 Tahun 2015
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Teknik Pengaturan Zonasi Melalui Penerapan Pengalihan Hak Membangun, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Pengalihan Hak Membangun atau Transfer Of Development Right; 3. Mekanisme TDR; 4. Pengendalian dan Pengawasan; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
22 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 796 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 149, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 149
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK RENCANA PERLUASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa rencana pengadaan tanah di wilayah Kota Probolinggo membutuhkan lahan guna penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk perluasan pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Rencana Perluasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota Probolinggo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);
Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Rencana Perluasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo terletak di Jalan Basuki Rahmat atau barat dari Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 71
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN PERUBAHAN NAMA GEDUNG ISLAMIC CENTRE KOTA PROBOLINGGO MENJADI GEDUNG HAYAM WURUK KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Kota Probolinggo telah memiliki Gedung yang dipergunakan untuk pertemuan yang dikenal dengan istilah dan sebutan sebagai “Gedung Islamic Centre Kota Probolinggo”;
b. bahwa Gedung sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah, namun dengan pertimbangan tertentu, perlu dilakukan perubahan nama Gedung menjadi “Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo” yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan bahwa Gedung milik Pemerintah Kota Probolinggo yang semula dikenal dengan istilah dan sebutan sebagai “Gedung Islamic Centre Kota Probolinggo” diubah menjadi “Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo”.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2018.
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
