Pedoman - Pemberian - Bantuan - Premi - ASURANSI - USAHA - TANI - PADI
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 188, BD 2022/Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No,. 19 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturna Bupati tentang Pedoman, Pemberian Bantuan Premi Usaha Tani Padi,
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 40 Tahun 2014; UU No. 22 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2020; Permentan No. 40/Permentan/SR.230/7/2015; Kepmentan No. 01/Kpts/SR.210/B/01/2022; Perbup Cirebon No. 20 Tahun 2022.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi yang meliputi Ketentuan Umum, Pelaksanaan, Pendaftaran Peserta, Prosedur Klaim, Penyelesaian Klaim, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 161 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Pendidikan Dokter Spesialis
ABSTRAK:
Bahwa untuk efektif, lancar, dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan bagi mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis, perlu diatur pelaksanaannya. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Manokwari Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan perlu diatur tata cara pemberian bantuan Pendidikan bagi mahasiswa Pendidikan dokter spesialis
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati mengatur mengenai Tata Cara Belanja Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 158 Tahun 2022
pedoman - pemberian - bantuan - berupa - uang - kepada - sarana - peribadatan - kegiatan - keagamaan - dan - masyarakat
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 150, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 151
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Berupa Uang kepada Sarana Peribadatan, Kegiatan Keagamaan dan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung visi pembangunan Pemda Kab. Tasikmalaya, Pemda Kab. Tasikmalaya dapat memberikan bantuan berupa uang maka perlu meentapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pedoman Pemberian Bantuan Uang Kepada Sarana Peribadatan, Kegioatan Keagamaan dan Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pelaksanaan, Maksud Dan Tujuan, Kriteria Penerima Bantuan, Mekanisme Pemberian Bantuan, Pertanggungjawaban, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan Panutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 148 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun
2010 tentang Penanggulangan Bencana perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendidikan Aman Bencana Pada
Satuan Pendidikan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun
2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Strategi dan Pelaksanaan; Penyelenggaraan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan; Sekretariat Bersama; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Jumlah Halaman: 14 HLM; Lampiran: 26 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 124 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran merupakan bagian
pen ting dalam pelaksanaan pencegahan
dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten
Tegal; bahwa bentuk tanggung jawab bersama antara
pemerintah dan masyarakat dalam urusan mitigasi
bahaya kebakaran, perlu diimplementasikan dalam
perumusan kebijakan publik yang melibatkan peran serta
masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peran Serta Masyarakat
Bab III Pembinaan
Bab IV Pengawasan dan Pengendalian
Bab V Pembiayaan
Bab VI Pelaporan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 123 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 123, BD Kab. Cianjur Tahun 2022 No 247
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Alam Gempa Bumi Cianjur yang Bersumber dari Donasi Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 121 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kabupaten Purbalingga Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro
mendapatkan akses permodalan dari lembaga
keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan
Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang
berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala
yang lebih besar; bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro
tetap dapat bertahan dan berkembang, perlu kebijakan
dalam bentuk program Pemberian Subsidi Bunga kepada
usaha mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian
Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Kabupaten
Purbalingga Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagai pedoman dalam penyaluran dana program bantuan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten
Purbalingga sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat