Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.377 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Kebun Raya

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya

Download file:

Perpres_no_93_2011.PDF

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Download file:

Perpres_no_28_2011.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 89 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERPRES NO 89 TH 2007.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 1963

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Kopra

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 17 Tahun 1960 tentang Kopra

Download file:

Perpres No.11 Tahun 1963.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Kopra

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 11 Tahun 1963 tentang Kopra

Download file:

Perpres No.17 Tahun 1960.pdf

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres Nomor 15 Tahun 2024.pdf

Satuan Tugas - Gula - Bioetanol

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 15, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), perlu dikembangkan suatu kawasan pengembangan swasembada gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 5 Tahun 2021; Perpres Nomor 3 Tahun 2016; Perpres Nomor 68 Tahun 2019; dan Perpres Nomor 40 Tahun 2023.
Keppres ini menetapkan mengenai Satuan Tugas (Satgas) percepatan swasembada gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa yang memerlukan fasilitasi, koordinasi, dan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024.
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 7 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan

Download file:

Keppres Nomor 9 Tahun 2023.pdf

Satuan Tugas - Tata Kelola - Industri - Kelapa Sawit - Penerimaan Negara

2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 9, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara

ABSTRAK:

Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Keppres ini mengatur mengenai pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara dalam rangka penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit. Satgas tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.
Satuan Tugas bertugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2024.
Lampiran file: 8 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

KEPPRES No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan

Download file:

Keppres Nomor 3 Tahun 2023.pdf

Perizinan - Perjanjian - Bidang Pertambangan - Kawasan Hutan

2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 3, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

ABSTRAK:

Dalam melakukan pembentukan ekosistem kendaraan listrik, perlu dilakukan optimalisasi usaha pertambangan melalui kerja sama dengan berbagai investor di bidang pertambangan dan industri pertambangan sehingga perlu melakukan penyesuaian daftar pemegang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 4 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2021; PP Nomor 96 Tahun 2021; Perpres Nomor 55 Tahun 2019; dan Kepres Nomor 41 Tahun 2004.
Keppres ini mengatur mengenai perubahan Lampiran 5 Keppres Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Perubahan tersebut tidak mengubah letak serta luasan dari wilayah kawasan hutan yang digunakan sebagai lokasi pertambangan sesuai Lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
Keppres ini mengubah Keppres Nomor 41 Tahun 2004.
Lampiran file: 7 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 4; Lampiran hlm 5 sd 7).

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Hari Menanam Pohon Indonesia

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

Keppres_No_24_Th_2008.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan

KEPPRES No. 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Airmadidi

Mencabut

KEPPRES No. 31 Tahun 1993 tentang Tunjangan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi Dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, Dan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan

Download file:

KEPPRES No.20 TH 2003.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.