Peraturan Bupati Wonosobo Nomor
44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nommor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
di Kabupaten Wonosobo dan menyesuaikan dinamika
yang ada, diperlukan penguatan administrasi
penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan; bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaaan dan Perkotaan perlu disesuaikan dengan
situasi dan kondisi saat ini maka perlu mengubahnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 47 ayat (7).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2022.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2020 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SETORAN ULANG PEMBAYARAN PBB-P2 TAHUN SEBELUMNYA
ABSTRAK:
a. bahwa masih terdapat setoran PBB-P2 pada Tahun anggaran berkenaan yang belum sempat disetorkan ulang sampai dengan tahun anggaran berakhir;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu memberikan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Atas Setoran Ulang Pembayaran PBB-P2 Tahun Sebelumnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Atas Setoran Ulang Pembayaran PBB-P2 Tahun Sebelumnya.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2021.
Pemerintah Daerah memberikan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Atas Setoran Ulang Pembayaran PBB-P2 Tahun Sebelumnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Kewenangan Penghapusan Piutang Pajak
Bab III Dasar Penghapusan Piutang Pajak
Bab IV Penyisihan Piutang Pajak
Bab V Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2012 dicabut.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 30 Tahun 2022
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Perpajakan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
mengubah Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016.
1. Ketentuan Pasal 3 diubah;
2. Ketentuan Pasal 9 diubah
Sehingga seluruhnya sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomer 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu.an, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor
69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2022,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012,
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 2 Ruang Lingkup
Pasal 8 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 15%
Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 29 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPajak dan Retribusi DaerahPerpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Kendal No. 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal
Mengubah
PERBUP Kab. Kendal No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal
PERBUP Kab. Kendal No. 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2022/ No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 973/510/2022 tanggal 21 April 2022 Perihal Draft Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021;Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Ketiga atas Perbup Kendal No 76 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022.
Ketentuan huruf a Pasal 5 diubah,Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten Klaten ke-28 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten
Klaten ke-218 dan Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia ke-77, Pemerintah Kabupaten Klaten
memberikan penghapusan sanksi Administrasi terhadap
denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan kepada Masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011
tentangPajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan
Perkotaan, tata cara penghapusan sanksi administrasi
diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf adanhuruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi
Administrasi Terhadap Denda Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Masyarakat
Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten
Klaten Ke-218 dan Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia Ke-77;
Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK
KEPADA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja Pemerintah
Desa dan penerimaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada
Pemerintah Desa;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerinteih Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada
Pemerintah Desa; Ketentuan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) Pasal 7 dalam Peraturan
Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa
diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: (1) Bagian dari hasii pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan
untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pembangunan desa.
(2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja
operasional pemerintahan desa dan belanja aparatur.
(3) Belanja pembangunan desa digunakan untuk mendukung
pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan
umum.
(4) Alokasi belanja pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 45% (empat puluh lima
persen).
(5) Alokasi belanja penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak
sebesar 10% (sepuluh persen).
(6) Alokasi belanja aparatur dalam rangka intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 45% (empat puluh
lima persen).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun
2021
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib
pajak, perlu memberikan keringanan pembayaran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; bahwa dalam rangka memberikan pengurangan
pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah
menerbitkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
52 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pemberian keringanan pembayaran Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun
2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3, penyisipan Pasal 3A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2015 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 671
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (I) huruf c Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdes.aan dan Perkotaan dan Penghapus.an Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa dalam rangka menduk:ung pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diperlukan upaya untuk meringankan beban dan kewajiban masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan memberikan pengurangan pokok tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas objek pajak yang berada druam wilayah Kabupaten Bireuen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77· Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini terdiri dari 12 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Ruang Lingkup, BAB III tentang Kritetria Wajib Pajak yang Mendapat Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2, BAB IV tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2, BAB V tentang Ketentuan Peralihan, serta BAB VI tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
