Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 69, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 69
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN PENINGGALAN SEJARAH DI KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi dan memelihara peninggalan sejarah tersebut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, KRITERIA BENDA CAGAR BIDAYA DAN SITUS PENINGGALAN SEJARAH, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, TATA CARA PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN PENIBGGALAN SEJARAH, PERAN SERTA MASYARAKAT, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN MATA PELAJARAN BAHASA, SEJARAH, SENI BUDAYA DAN KETRAMPILAN SEBAGAI MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA BIMA
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Permendikbud nomor 79 Tahun 2014 tentang muatan Lokal Kurikulum 2013, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
UU Nomor 13 Tahun 2002
UU Nomor 20 Tahun 2003
UU Nomor 14 Tahun 2005
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 19 Tahun 2005
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014
Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016
Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016
Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016
Perda Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014
Ketentuan Umum
Maksud, Tujuan dan Fungsi
Penerapan Muatan Lokal Mata pelajaran Bahasa, Sejarah, Seni Budaya dan Keterampilan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
-
-
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 42
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelestarian Dan Pengembangan Adat/Tradisi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengembangkan nilai-nilai luhur
budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya,
memperteguh jati diri bangsa, melestarikan warisan budaya
bangsa melaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 huruf (a)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelestarian Tradisi, perlu Peran Aktif Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan Pelestarian Tradisi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pelestarian dan Pengembangan
Adat/Tradisi Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2007; Peraturan Bersama MENDAGRI & MENPAR No. 42 Tahun 2009; PERMENDIKBUD No. 10 Tahun 2014.
Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan
nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika,
moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan
dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap dan berlanjut.
Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dilakukan bersama dengan
organisasi atau lembaga adat oleh :
a. Walikota;
b. PD Terkait;
c. Camat;
d. Lurah; dan
e. Kepala adat atau pemuka-pemuka masyarakat adat. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat, terutama ditujukan kepada adat istiadat yang telah ada atau yang telah
ada tetapi hampir mengalami kepunahan; Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi
permusyawaratan/pemufakatan kepada adat/pemangku adat/tetua adat dan
pemimpin/pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan
organisasi pemerintahan di daerah, Kecamatan dan/atau Kelurahan. Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
a. mewakili masyarakat adat keluar wilayah adat yakni dalam hal–hal yang
menyangkut kepentingan dan penyelesaian permasalahan adat;
b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk
meningkatkan kemajuan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
dan
c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat
sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah adat masing-masing.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD. 2019/No. 25 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kota Dumai
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, perlu pengaturan Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kota Dumai.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menterl Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 24 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nornor 5 Tahun 2018; Peraturan Gubenur Riau Nomor 45 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 19 (sembilan belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penerapan Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Di Daerah; Kurikulum; Materi Ajar Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Di Daerah; Buku Budaya Melayu Riau Di Daerah; Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Di Daerah; Hasil Belajar; Monitoring Dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Masuk Wisata Gunung Tidar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentual Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Masuk Wisata Gunung Tidar.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2010; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20120; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat mengenai pemberian dan pemanfaatan insentif disertai dengan sumber pengambilan insentif tersebut.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sport Center pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu
pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata perlu
dibentuk unit pelaksana teknis; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
pembentukan unit pelaksana teknis, ditetapkan dengan
Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pengelolaan Sport Center pada Dinas
Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan
Bab IV Susunan Organisasi
Bab V Tugas dan Fungsi
Bab VI Tata Kerja
Bab VII Kepegawaian dan Jabatan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 24 Tahun 2019
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SEKITAR TAMAN WISATA ALAM DANAU DUSUN BESAR
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar
1. UU No 6 Drt. Tahun 1956
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 28 Tahun 2002
4. UU No. 26 Tahun 2007
5. UU No. 10 Tahun 2009
6. UU No.5 Tahun 1990
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 20 Tahun 1968
9. PP No. 36 Tahun 2005
10. Perda No. 21 Tahun 2003
11. Perda No. 12 Tahun 2012
12. Perda No. 14 Tahun 2012
13. Perda No. 10 Tahun 2016
(1) Maksud dari penyusunan RTBL Kawasan merupakan panduan rancangan bangun lingkungan/kawasan sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar
(2) Tujuan RTBL Kawasan adalah untuk kawasan Eko-wisata atau Eco-tourism
(3) Ruang Lingkup RTBL Kawasan meliputi :
a. pengaturan pengembangan kawasan sekitar taman wisata alam Danau Dusur Besar.
b. pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan/lingkungan Kawasan sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA KEPARIWISATAAN
ABSTRAK:
Menimbang untuk mengendalikan sektor pariwisata guna menciptakan pelaku usaha pariwisata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan dan Pembinaan Usaha Kepariwisataan
UU No.10 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 tahun 2016; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018
Menetapkan Peraturan Walikota untuk pengawasan dan pembinaan usaha kepariwisataan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2019
PERWALI Kota Tangerang Selatan No. 32 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan
Belajar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
Pasal 18 ayat 6; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; Permendikbud No 4 Th 2016; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2018; Perda Kota Tangerang Selatan No 5 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perwal Kota Tangerang Selatan No 50 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Funngsi dan Uraian Tugas, 4. Jabatan Fungsional; 5. Tata Kerja; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan
Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7
Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Penyelenggaraan Perparkiran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2018
WALIKOTA PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPARKlRAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
32
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
