Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendataan Serta Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Di Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2011
PERWALI Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Lampiran Perwali Yogyakarta No.10 Tahun 2009 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2007 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran Perwali Yogyakarta No.10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2007 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 472.11/3444/SJ tanggal 13 September 2011
perihal Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir
Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, serta untuk mempercepat
pencapaian "Pencana Strategis Nasional 2011 :· Semua Anak
Indonesia Tercatat Kelahirannya", maka perlu meninjau kembali
dan merevisi PeraturanWalikota Semarang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka
perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007,Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 , Keputusan Presiden Namor 88 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kata Semarang Namor 2 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kata Semarang Namor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Walikata Semarang Namor 2A Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kata Semarang Namor
2 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikata Semarang Namor 4 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran yaitu tentang dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2011.
Peraturan Walikata Semarang Namor 4 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Laksana Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional Secara Massal Di Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa oleh karena masiih banyak penduduk yang belum memiliki akta
kelahiran dan untuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya
bagi yang lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006, perlu merubab Peraturan Walikota Nomor 7 Tabun 2011 tentang
Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penghapusan Pasal 2, perubahan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2011.
Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 diubah.
2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah
Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun
2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 6)
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengkajian dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan, sanksi administratif, pembinaan pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 20 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD 2011/9 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sehingga perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalani huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerilitah IVomor 2 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pendafataran penduduk, penduduk musiman, pencatatan sipil, penetapan denda administratif dan biaya pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2011.
50 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
