PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.351 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan
Mencabut
  1. Permenhub No. 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
  2. Permenhub No. 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
  3. Permenhub No. 60 Tahun 2014 tentang Penyeleggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 151 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenhub No. 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 150 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 76 Tahun 2019 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak
  2. Permenhub No. 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak
Mengubah
  1. Permenhub No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak
  2. Permenhub No. 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 149 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenhub No. 38 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 148 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 84 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur, Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, Serta Mekanisme Penetapan Tarif Dan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
  2. Permenhub No. 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan
Mengubah
  1. Permenhub No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 51 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 130 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Mengubah
  1. Permenhub No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
  2. Permenhub No. 78 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
  3. Permenhub No. 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
  4. Permenhub No. 146 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan
Mencabut
  1. Permenhub No. 68 Tahun 2011 tentang Alur-Pelayaran di Laut
  2. Kepmenhub Nomor 68 Tahun 2011
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 123 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenhub No. 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan